Jakarta –
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono turun tangan membebaskan 2.086 hektare lahan di IKN. Bagaimana caranya?
Rencananya pada 27 Juni nanti Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bakal melakukan sosialisasi Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PSDK) Plus. Setelah sosialisasi, baru dilakukan langkah-langkah selanjutnya.
“Nah ini kalau yang sekarang, yang PDSK sudah tinggal menunggu sosialisasi dari Gubernur. Ya, jadi sudah PDSK Plus,” kata Basuki di Kantor PUPR, Jakarta, Jumat (21/6/2024).
“Ya, sudah negosiasi. Nanti tanggal 27 ini sosialisasi, gusur, bayar,” sambung Basuki.
Basuki menjelaskan rincian mengenai ganti rugi sendiri akan tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Kaltim. Tapi, seluruh anggaran ganti rugi berasal dari Kementerian PUPR, baik untuk tanam tumbuh maupun relokasi rumah.
Namun, Basuki mengaku tidak hapal rincian anggaran ganti rugi tersebut.
“(Anggarannya) PU, PU. Aduh kalau anggaran (saya tidak hapal), tapi ada mas. Karena itu kebun dengan faktor satu-satu atau dua kali gitu. Itu kebunnya mereka diganti dan dibikinkan rumah,” jelasnya.
Untuk rumah relokasi, Basuki mengatakan PUPR bakal membangun total 91 hunian bagi 91 kartu keluarga. Jenis bangunan bisa berupa rusun atau landed house alias rumah tapak.
Dia kemudian menjelaskan salah satu lokasi dari 2.086 hektare lahan yang belum clear terletak di Tol Seksi 6A Riko-Rencana Outer Ring Road IKN dan Tol Seksi 6B Rencana Outer Ring Road-Sp. 3 ITCI yang terletak di dekat pintu masuk Bandara VVIP IKN.
Lokasi lainnya adalah lahan akses jalan menuju Masjid Negara IKN, serta lahan tempat pengendalian kawasan banjir Bendungan Sepaku – Semoi. Dengan sosialisasi PSDK plus yang terlaksana pada akhir bulan ini, Basuki berharap persoalan 2.086 hektare lahan bisa selesai pada Juli 2024.
“Iya, kita lebih cepat lebih baik. Telepon terus dengan Pak (Pj) Gubernur (Kaltim),” pungkasnya.
(hns/hns)
