Jakarta –
Kemacetan menjadi keseharian warga Jakarta dan sekitarnya. Siapa sangka ternyata kemacetan ini menimbulkan kerugian hingga Rp 100 triliun per tahun.
Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elekronik (SPBE) Dinas Perhubungan DKI Jakarta Zulkifli mengatakan kerugian Rp 100 triliun itu paling besar didominasi oleh potensi kerugian kesehatan karena polusi dan juga kerugian waktu yang hilang karena kemacetan di jalan. Diperkirakan kerugiannya mencapai Rp 60 triliun.
Sisanya kerugian terjadi pada biaya operasi kendaraan termasuk biaya bahan bakar yang terbuang karena kendaraan menyala di tengah kemacetan. Jumlahnya bisa mencapai Rp 40 triliun.
“Kerugian Rp 100 triliun itu terdiri dari Rp 40 triliun dari biaya operasi, misalkan bahan bakar, oli, dan lain-lain. Nah yang Rp 60 triliun itu dari travel time, dan juga potensi polusi udara, itu dihitung jadi Rp 60 triliun,” beber Zulkifli dalam diskusi publik Instran di Hotel All Season, Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).
Pemprov sendiri, kata Zulkifli, sedang menggenjot penggunaan transportasi umum di Jakarta. Datanya, ternyata baru 18% saja orang Jakarta yang naik transportasi umum, pihaknya ingin mengejar 30% orang Jakarta untuk naik transportasi umum di 2030.
Salah satu yang dilakukan agar orang mau naik transportasi umum adalah dengan memberikan subsidi. Misalnya saja naik MRT Jakarta, menurutnya tarif aslinya bisa mencapai Rp 30 ribu sekali jalan, namun sekarang tarif MRT Jakarta paling jauh cuma Rp 14 ribu saja.
Jumlah subsidi yang digelontorkan Pemprov DKI Jakarta, kata Zulkifli, mencapai Rp 4,9 triliun di 2023, tahun ini naik hingga Rp 5,5 triliun. Jumlah subsidi itu meskipun terlihat besar, menurut Zulkifli jumlahnya masih jauh lebih kecil dibandingkan kerugian Jakarta karena macet yang mencapai Rp 100 triliun per tahun.
“Tahun 2023 itu sudah Rp 4,9 triliun itu subsidi kita untuk MRT, LRT, maupun Transjakarta. Tahun 2024 naik jadi Rp 5,5 triliun. Terlihat cukup besar subsidi yang diberikan, namun kalau dibandingkan dengan kerugian kemacetan yang Rp 100 triliun, ini cukup kecil,” papar Zulkifli.
(hal/rrd)
