Jakarta –
Pembangunan wilayah terpencil tidak hanya membutuhkan perbaikan infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal ini menjadi kunci utama dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan mandiri, yang siap menghadapi tantangan global.
Dalam 10 tahun terakhir, berbagai program telah diluncurkan untuk pengembangan SDM terutama di Papua. Program-program ini mencakup berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pelatihan kerja.
Beberapa inisiatif penting seperti beberapa program pemberdayaan yang terbagi beberapa kluster seperti, peternakan, perikanan, dan pertanian. Selain itu Terdapat juga peningkatan akses pendidikan melalui beasiswa, serta pendidikan keagamaan dan lembaga keagamaan.
Tentu saja ini tidak lepas dari kebijakan yang terus digalakkan untuk mendukung pemerataan akses pendidikan yang berkualitas. Program-program seperti Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) telah memberikan kesempatan bagi anak-anak Papua untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
Peningkatan SDM di tanah Papua tak lepas dari hadirnya Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat di Papua dan Papua Barat.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah kala itu mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai program untuk mengimplementasikan instruksi tersebut.
“Salah satu langkah yang sedang dan akan dilakukan adalah mentransformasikan Balai Latihan Kerja (BLK). Transformasi ini kami terapkan tidak hanya pada BLK UPTP Kemnaker seperti BLK Sorong, namun juga di BLK UPTD milik pemerintah daerah,” kata Ida beberapa waktu lalu.
Kemnaker juga mendorong pembangunan BLK Komunitas di Papua dan Papua Barat. Upaya ini dilakukan guna mendekatkan akses pelatihan vokasi untuk masyarakat yang jauh dari BLK/LPK yang telah ada. Selain itu menggandeng dunia usaha agar menyerap tenaga kerja lokal.
Indeks Pembangunan Manusia Meningkat
Berdasarkan data BPS, pada 2023 IPM Indonesia berada di angka 74,39. BPS membeberkan bahwa IPM 2023 naik 0,84 persen dibanding pada 2022. Data ini merupakan data terakhir per 18 Februari 2024. Sedangkan selama 2020-2023, IPM Indonesia rata-rata meningkat sebesar 0,72 persen per tahun.
Jika dilihat berdasarkan data BPS selama 10 tahun terakhir, IPM Indonesia terus mengalami kenaikan. Tercatat pada tahun 2014 IPM Indonesia mencapai 68,90%. Kemudian 2015 naik lagi menjadi 69,55%. Lima tahun berlalu, pada 2020 IPM Indonesia mencapai 71,81%. Hingga akhirnya pada 2023 mencapai 74,39%.
Berikut ini data IPM Indonesia selama 2014-2023:
2014: 68,90%
2015: 69,55%
2016: 70,18%
2017: 70,81%
2018: 71,39%
2019: 71,92%
2020: 71,81%
2021: 73,16%
2022: 73,77%
2023: 74,39%
Dalam perayaan HUT Ke-79 Proklamasi Kemerdekaan RI, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Presiden Jokowi menegaskan Indonesia telah berhasil menurunkan angka prevalensi stunting atau kekurangan gizi kronis menjadi 21,6 persen dan menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 72,9 pada 2022.
“Kita telah berhasil menaikkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,9 pada tahun 2022, menaikkan Indeks Pemberdayaan Gender menjadi 76,5 pada 2022, dan menyiapkan anggaran perlindungan sosial total sejak 2015 sampai 2023 sebesar Rp 3.212 triliun,” kata Presiden Jokowi saat itu.
Namun, pembangunan SDM di Papua tentu tidak bisa berhenti sampai di sini. Untuk menjaga keberlanjutan, pemerintah mendatang perlu melanjutkan kebijakan dan program yang telah terbukti berhasil, serta berinovasi dalam menciptakan program-program baru yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat Papua yang terus berkembang.
Dengan terus didorongnya pengembangan SDM di Papua, harapannya adalah wilayah ini tidak hanya maju secara infrastruktur, tetapi juga menghasilkan generasi-generasi unggul yang siap berkontribusi bagi pembangunan bangsa.
(prf/ega)
