Jakarta –
Kementerian Sosial (Kemensos) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan sinkronisasi yang bertujuan untuk perlindungan anak. Sinergitas ini diawali dengan koordinasi data yang dimiliki masing-masing instansi.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan urusan dengan KPAI untuk mencocokkan data yang berkaitan dengan anak-anak rentan, khususnya anak-anak yang berhadapan dengan hukum atau juga penyandang disabilitas.
“Ini kita pertama-tama adalah cocok-cocokan data. Karena urusannya dengan KPAI tentu kita di antaranya mencocokkan data yang berkaitan dengan anak-anak rentan, anak-anak yang berhadapan dengan hukum atau juga penyandang disabilitas, ya. Dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh KPAI,” katanya, dalam keterangan tertulis, Selasa (18/2/2025).
Gus Ipul menjelaskan, koordinasi ini perlu dilakukan terutama seiring terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini nantinya bakal menjadi acuan bagi seluruh kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan bagi masyarakat.
“Kita ingin melakukan koordinasi data, lebih-lebih setelah nanti DTSEN itu dijadikan sebagai pedoman bersama dalam melaksanakan tugas sesuai bidang masing-masing,” ujar Gus Ipul.
Gus Ipul mengungkapkan berdasarkan laporan pengawasan yang diterima dari KPAI, salah satu hal yang disoroti mengenai perlindungan anak, yakni berkaitan dengan layanan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di daerah. Ia memastikan ke depannya Kemensos bakal mempertajam kerja sama dengan KPAI dalam tingkat yang lebih konkrit agar pelayanan yang dilakukan LKS bisa semaksimal mungkin.
“Sehingga layanan-layanan yang diberikan oleh Kementerian Sosial yang berkaitan dengan layanan khususnya kepada pemerlu layanan kesejahteraan sosial, itu kita bisa lebih baik ke depan dan bisa menjangkau lebih banyak lagi, tepat sasaran dan nanti hasilnya bisa diukur dengan baik,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua KPAI Ai Maryati Solihah mengatakan pihaknya mendorong adanya sertifikasi dan standarisasi layanan LKS, sehingga pelayanan yang diberikan dapat lebih baik.
“Kami mendukung penuh peningkatan kualitas itu,” tegasnya.
Selain itu, Ai Maryati juga menekankan urgensi peningkatan terhadap seluruh sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur, baik terkait pengasuhan anak maupun rehabilitasi sosial korban. Menurut dia, dua indikator tersebut merupakan kunci perlindungan anak.
“Ujung tombak perlindungan anak adalah dari salah satunya adalah pekerja sosial, kemudian hadirnya rumah aman yang memiliki sertifikasi yang memberi perlindungan kepada anak serta pemulihannya,” ucapnya.
Simak juga Video ‘Kak Seto: Banyak Anak Bisa Berkembang Melalui Dunia Digital’:
(akn/ega)
Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu
