Jakarta –
TikTok mempunyai aturan agar platform digital miliknya nyaman dan aman digunakan pengguna lainnya. Akun dan konten yang dinilai melanggar tak segan-segan akan dihapus oleh TikTok.
Public Policy & Government Relations TikTok Indonesia, Faris Mufi, mengatakan sebagai platform yang sifatnya user generated content yang berarti setiap konten dibuat oleh pengguna, TikTok punya aturan main bernama panduan komunitas yang harus wajib diikuti.
“Ini norma dan kode etik untuk TikTok yang tujuannya menciptakan ruang yang rama bagi semua orang. Jadi, dengan adanya panduan komunitas ini kami akan menghapus konten apapun yang melanggar panduan komunitas di TikTok. Itu prinsipnya,” ujar Faris di Jakarta, Rabu (16/10/2024).
Tak hanya konten saja, disampaikan Faris, akun TikTok yang melanggar panduan komunitas juga akan ditindak secara tegas oleh platform.
“Apabila kami menemukan ada akun yang berulang kali melakukan pelanggaran panduan komunitas itu, kami akan akan melakukan penangguhan atau memblokir akun tersebut,” ucapnya.
Lebih lanjut, Faris mengatakan, apabila diperlukan akun-akun yang melanggar aturan panduan komunitas dan sudah mengarah ke tindak pidana, TikTok langsung melaporkannya kepada pihak berwajib.
“Kita punya tim khusus yang berkomunikasi juga dengan aparat penegak hukum di Indonesia,” kata Faris.
Saat ini, TikTok menghadirkan pelabelan konten yang belum terverifikasi keakuratann informasinya. Fitur ini agar pengguna TikTok tidak tertipu dengan informasi yang disajikan oleh pelaku.
“Apabila video yang diberi tag peringatan tadi, kemudian di-share, maka akan ada pesan peringatan untuk mengingatkan apakah Anda yakin berbagi video ini. Terhadap kreator, kami akan memberikan notifikasi warning label yang menyatakan video ditandai belum terverifikasi,” tuturnya.
“Jadi, ini salah satu langkah yang kita lakukan agar pengguna aware dengan konten-konten yang ada di TikTok,” ucap Faris.
Khusus untuk Pilkada 2024, TikTok menambah fitur terbaru berupa pengguna memungkinkan kanal pelaporan di aplikasi. Caranya, TikTok menambahkan tombol yang bisa membuat pengguna melaporkan konten yang dinilai melanggar panduan komunitas.
“Saat kita melakukan pelaporan terhadap video, itu bisa pilih di bagian misinformasi, selanjutnya di tengah ada kesalahan informasi terkait Pemilu. Setelah itu, berikan informasi detailnya seperti apa. Ini kami siapkan agar pengguna bisa melaporkan spesifik tentang pemilu,” pungkasnya.
(agt/agt)
