Selasa, Februari 4


Boyolali

Calon gubernur Jawa Tengah terpilih, Ahmad Luthfi telah membentuk tim transisi untuk pemerintahan barunya. Luthfi membeberkan program prioritasnya setelah dilantik menjadi Gubernur Jawa Tengah periode 2024 -2029.

Luthfi menyatakan, pengentasan kemiskinan, Jawa Tengah sebagai lumbung pangan hingga penyelesaian masalah pengangguran dan stabilisasi harga menjadi program prioritasnya nanti. Hal itu diungkapkan Luthfi usai Rembug Ngopeni Ngelakoni di Kali Pepe Land, Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupapten Boyolali, Sabtu (1/2/2025)

“(Program) Prioritas yang pertama adalah penuntasan kemiskinan, kemudian yang kedua adalah Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional dalam rangka mendukung kebijakan pusat dan industrialisasi. Kemudian angka pengangguran terbuka, kemudian stabilisasi harga, dan lain sebagainya,” ujar Ahmad Luthfi kepada para wartawan usai Rembug Ngopeni Ngelakoni di Kali Pepe Land, Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupapten Boyolali, Sabtu (1/2/2025)


Siang hari tadi, Ahmad Luthfi bersama tim transisinya menggelar rapat koordinasi bertajuk Rembug Ngopeni Ngelakoni di Kali Pepe Land. Kegiatan itu dihadiri antara lain pengurus partai politik koalisi, anggora DPRD Provinsi maupun Pusat dari Jawa Tengah, relawan dan lainnya.

Mantan Kapolda Jateng ini berjanji, setelah penetapan dirinya dan Taj Yasin sebagai pasangan terpilih oleh KPU Jateng, pihaknya akan menjelaskan secara detail kepada media tentang program-program yang akan dilakukannya untuk masyarakat Jawa Tengah.

.
“Ini masih belanja masalah dari teman-teman DPR, kemudian relawan maupun akademisi. Nanti kalau sudah ditetapkan kita rilis yang lebih rinci kegiatan kita. Kan harus kita sesuaikan dengan PAD wilayah,” katanya.

Ia menambahkan, pihaknya juga akan membantu UMKM dengan membuat rumah kreatif ditingkat kecamatan berkoordinasi dengan bupati dan wali kota. Pihaknya juga berkoordinasi dengan kementerian terkait agar UMKM di Jawa Tengah bisa naik kelas.

“UMKM kita jumlahnya hampir 150 ribu, itu adalah mikro yang itu kewenangan bupati/walikota. Biar naik kelas menjadi UMKM kecil, yang UMKM kecil itu kewenangan gubernur. Kalau perlu menengah nanti provinsi dan itu semua kita lakukan akselerasi. Sehingga UMKM kita lebih berdaya. Termasuk di masing-masing kecamatan saya lakukan koordinasi dengan bupati/walikota untuk kita ciptakan rumah kreatif untuk UMKM kita,” tegas dia.

Lutthi juga menyatakan telah membentuk tim transisi untuk pemerintahan ke depan. Tim transisi itu bertugas untuk menyerap aspirasi.

“Setelah ada pencabutan (gugatan di MK) kita mengambil langkah cepat dalam rangka melakukan rapat koordinasi. Di mana rapat koordinasi ini memang kita sudah bentuk tim transisi yang diantaranya adalah forum-forum, yang pertama forum relawan, kemudian dengan DPR di tempat kita baik itu DPR Provinsi maupun Pusat, kemudian forum rektor dan sebagainya. Sehingga semuanya ini akan kita serap aspirasinya dalam rangka mengawal kegiatan kita ke depan. Intinya itu,” ujar Luthfi.

Ditanya terkait program 100 hari, Luthfi mengatakan pihaknya tidak ada program 100 hari. Namun dengan pihaknya sudah membuat timeline yang disesuaikan dengan pendapat asli daerah (PAD) maupun rancangan yang telah ditetapkan Pj Gubernur.

Luthfi menyatakan akan melakukan perubahan terhadap rancangan tersebut dan disesuaikan dengan program-programnya. Dia juga mengaku sudah sepakat dengan partai politik untuk melakukan perubahan tersebut. Sehingga program-program janji politik untuk masyarakat bisa segera direalisasikan.

“Kita tidak menghitung 100 hari, tapi prinsip kita sudah membuat timeline, jadi disesuaikan PAD maupun rancangan yang sudah ditetapkan. Meskipun itu sudah ada keputusan dari pada PJ yang lama yaitu 2025, kita akan melakukan perubahan yang akan datang. Dan kita sudah sepakat dengan semua Parpol untuk melakukan perubahan, sehingga ke depan program-program janji politik untuk masyarakat kita bisa segera kita lakukan akselerasi,” tandasnya.

(afn/afn)

Membagikan
Exit mobile version