Jakarta –
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merampungkan penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden & Wakil Presiden 2024 (Pilpres). Hasilnya, Pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka keluar sebagai pemenang.
Menurut hitungan KPU, berdasarkan 164.227.475 surat suara sah, Prabowo-Gibran meraup 96.214.691 suara. Diikuti posisi kedua pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar meraih 40.971.906 suara, dan posisi ketiga pasangan Ganjar Pranowo-Muhammad Mahfud Md mendapat 27.040.878 suara.
Hasil Pilpres 2024 tercantum dalam Berita Acara KPU nomor 218/PL.01.08-BA/05/2024. Hasil Pilpres 2024 diumumkan langsung dalam rapat pleno pada Rabu malam (20/3/2024) usai KPU menyelesaikan penghitungan nasional.
Seiring dengan kemenangan Prabowo-Gibran, ada baiknya kita menengok kembali program ekonomi kedua pasangan itu jika menang Pilpres. Seperti diberitakan detikFinance sebelumnya pada 15 Februari 2024, mengutip dari situs Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, berikut program ekonomi kedua pasangan:
1. Swasembada Pangan, Energi dan Air
Pangan, energi dan air merupakan syarat utama dari kemandirian dan kedaulatan sebuah negara. Untuk mencapai swasembada pangan, energi, dan air harus dilakukan secara cepat dan seksama.
Untuk program pangan di antaranya dengan pengembangan program food estate terutama untuk padi, jagung, singkong, kedelai dan tebu. Ditargetkan minimal 4 juta hektar (ha) tambahan luas panen tanaman pangan tercapai pada 2029. Dengan tambahan luas panen sebesar itu, bila asumsinya semua luas panen padi, maka akan ada tambahan 20 juta ton gabah (asumsi produktivitas 5 ton per ha) atau setara 10 juta ton beras (asumsi rendemen 50%).
Dalam hal energi, Indonesia berpeluang menjadi raja energi hijau dunia melalui pengembangan produk biodiesel dan bioavtur dari kelapa sawit, bioetanol dari tebu dan singkong, serta energi hijau lainnya dari air, angin, gelombang laut, matahari, dan panas bumi. Pada tahun 2029 dengan sumber daya alam yang ada, program biodiesel B50 dan campuran etanol E10 akan terlaksana.
Sementara, pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) perlu didorong untuk menjadi solusi penyediaan energi listrik di daerah pedalaman. Kecukupan air akan dijamin melalui manajemen air yang baik sehingga tersedia pada saat kemarau dan tidak menyebabkan bencana saat musim hujan.
2. Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara
Negara akan mengambil langkah konkret dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri. Pendirian Badan Penerimaan Negara ditargetkan akan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 23%.
Fokus reformasi kebijakan perpajakan diarahkan pada penyempurnaan sistem perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak serta memperluas basis perpajakan dan penerimaan negara lainnya. Pemberian insentif pajak harus diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi termasuk UMKM dan peningkatan daya beli masyarakat.
3. Pemberantasan Kemiskinan
Pemberantasan kemiskinan harus menjadi prioritas utama kebijakan pemerintah. Upaya pemberantasan kemiskinan ekstrem menuju 0% perlu dilakukan sesegera mungkin dalam dua tahun pertama pemerintahan. Sementara, untuk kemiskinan relatif ditargetkan pada 5% pada 2029.
4. Ketersediaan Pupuk, Benih dan Pestisida Langsung ke Petani
Swasembada pangan ditentukan oleh tercapainya produksi dan produktivitas pangan yang berkelanjutan. Produksi dan produktivitas akan sangat ditentukan oleh tersedianya dan juga akses yang menyeluruh petani pada pupuk, benih unggul dan pestisida. Untuk itu, pemerintah berkewajiban untuk menjamin ketersediaan termasuk akses langsung pupuk, benih dan pestisida kepada petani.
5. Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau
Pemerintah hadir menjamin ketersediaan hunian berkualitas yang terjangkau dan memiliki sanitasi yang layak bagi masyarakat yang membutuhkan. Target menjamin pembangunan dan renovasi 25 rumah per desa/kelurahan per tahun akan dapat dicapai sebanyak dua juta rumah mulai tahun kedua. Sementara, di perkotaan perlu menjamin pembangunan 500 ribu rumah tapak (landed house) dan 500 ribu rumah vertikal (apartemen murah) yang dikenal dengan istilah rusunami (rumah susun milik) dan rusunawa (rumah susun sewa). Dengan demikian, target penjaminan pembangunan/renovasi rumah mencapai tiga juta unit hunian secara nasional.
6. Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM Serta IKN
Peningkatan skala ekonomi dan pembangunan kelembagaan pelaku UMKM serta kewirausahaan merupakan langkah-langkah penting dalam pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi. Penguatan program Kredit Usaha Tani, Kredit Usaha Peternakan, Kredit Usaha Perikanan, Kredit Usaha Perkebunan, Kredit Usaha Produksi Pangan Rakyat, Kredit Usaha Nelayan, Kredit Usaha Pesisir, Kredit Usaha Industri Hilir UKM, Kredit usaha Startup dan kredit untuk para milenial dan gen Z terutama pada bidang bisnis inovasi dan teknologi akan didorong, diperluas dan diperbanyak untuk dapat menumbuhkan wirausaha-wirausaha baru.
Pembangunan Indonesia harus lebih merata melalui penciptaan pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa. Salah satunya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan pembangunan 10 kota-kota inovatif, berkarakteristik, dan mandiri.
7. Melanjutkan Hilirisasi
Upaya hilirisasi dilakukan dengan memastikan terjadinya transfer teknologi, mengembangkan SDM lokal, dan menjaga lingkungan. Hilirisasi terbukti telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan di wilayah yang memiliki SDA dan mendorong pemerataan ekonomi serta industrialisasi di wilayah timur Indonesia.
Hilirisasi yang sudah dilaksanakan seperti hilirisasi produk nikel akan dilanjutkan dan ditambah dengan hilirisasi bauksit, tembaga, timah, produk agro, serta produk maritim. Pemanfaatan sektor maritim juga perlu diperkuat untuk dapat menunjang proses industrialisasi dan pengembangan ekonomi biru.
(acd/hns)
