Jakarta –
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) masih punya sisa 6 bulan lagi bertugas sebelum Prabowo Subianto dilantik sebagai presiden pada Oktober nanti. Pun begitu masih banyak pekerjaan rumah yang musti dirampungkan.
Salah satunya menuntaskan titah Presiden Jokowi untuk menyelesaikan BTS 4G di daerah 3T tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Selain itu sejumlah regulasi tengah dikejar untuk dirampungkan.
Lalu memastikan konektivitas terjaga, serta mendukung pembangunan infrastruktur dan interoperabilitas dalam upaya menciptakan sistem pemerintahan berbasis eletronik. Kominfo kerjasama dengan sejumlah kementerian yang dikenal sebagai SPBE (sistem pemerintahan berbasis eletronik).
“Nah itu salah satu target yang kami ingin capai. Terutama kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain agar SPBE ini bisa terkejar sebelum Oktober lah,” ujar Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) di Jakarta, Jumat (22/4/2024).
“Paling tidak bisa di-launch lebih dulu karena kami sudah membentuk Satgas. Kami berkerjasama dengan Kemenpan RB untuk mendorong speed up, mengakselerasi beberapa prioritas penting untuk dilakukan menuju launching sebelum Oktober ini,” lanjutnya.
Terkait UU PDP, Kominfo sedang menggodok aturan turunannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Sementara soal AI akan pemerintah akan membuat aturan baru berupa Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri (Permen).
“Kami juga meningkatkan diseminasi soal anti-hoax, misinformasi dan disinformasi. Ini menjadi program prioritas sampai dengan Oktober ini,” ungkap Nezar.
“Banyak ya PR-nya, karena itu mohon bantuannya,” lanjutnya.
Disinggung bila dirinya diminta lanjut di Kabinet Prabowo-Gibran. “Itu hak prerogatif presiden,” jawab Nezar.
Simak Video “Komite Publisher Rights Segera Dibentuk, Seluruh Platform Digital Diminta Patuh“
[Gambas:Video 20detik]
(afr/fay)
