Jakarta –
Pemerintah India ingin agar rangkaian aplikasi yang didukung oleh pemerintahnya sendiri tersedia secara pra-instal di semua ponsel iOS dan Android, dan juga dapat diunduh dari App Store pihak ketiga tanpa peringatan sumber yang tidak terpercaya. Akan tetapi Apple dan Google diperkirakan akan menolaknya.
Android menguasai 90% dari sekitar 700 juta ponsel pintar di India, dan Google dilaporkan menolak untuk mematuhinya. Sumber yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Apple diperkirakan akan melakukan hal yang sama.
Sebelumnya pemerintah India diketahui memiliki masalah dengan aplikasi pra-instal, setelah sebelumnya mengatakan kepada Apple bahwa mereka harus membiarkan para ahli memeriksanya sebelum pembaruan apa pun diizinkan.
Hal itu dilaporkan dalam diskusi pribadi pada tahun 2023, dan tampaknya tidak membuahkan hasil, yang mungkin juga terjadi pada permintaan baru ini. Menurut Bloomberg, diskusi internal terbaru India dengan Apple dan Google berkisar pada aplikasi pemerintah sendiri.
Tampaknya ada diskusi tentang jalur hukum dalam pertemuan antara pemerintah dengan Apple, Google, dan produsen ponsel pintar lainnya. Kemungkinan perubahan pada undang-undang India untuk mewajibkan aplikasi pra-instal dilaporkan muncul.
Tidak seperti ide India untuk memeriksa semua pembaruan aplikasi sebelum Apple atau Google dapat merilisnya, ada kemungkinan permintaan baru ini akan berhasil. Selain potensi perubahan hukum, ada juga preseden.
Pada tahun 2021, Apple akhirnya setuju untuk melakukan pra-install aplikasi pada iPhone yang dijual atau diaktifkan di Rusia. Hal ini mengikuti perubahan hukum yang diperkenalkan pada tahun 2019, meskipun kemudian ditunda sebentar.
Salah satu faktor yang mungkin juga membuat Apple lebih cenderung menyetujui tuntutan India adalah bahwa setiap aplikasi yang sedang didiskusikan sudah tersedia di App Store di negara tersebut.
Jadi, semua aplikasi tersebut sudah melalui proses Tinjauan Aplikasi Apple, dan alasan pemerintah India adalah bahwa pra-instalasi adalah cara untuk meningkatkan penggunaannya.
Namun, Apple telah menolak aplikasi pemerintah India sebelumnya. Pada tahun 2017, India mengeluh bahwa Apple memperlambat pembicaraan mengenai aplikasi anti-spamnya karena melibatkan data log panggilan yang dikirim ke Otoritas Regulasi Telekomunikasi India.
Apple akhirnya setuju untuk membuat versi terbatas dari aplikasi ini yang tidak menyerahkan data pengguna. Google langsung mengizinkan aplikasi ini masuk ke Google Play Store tanpa penundaan.
Namun, ada juga masalah aplikasi yang tersedia di toko aplikasi pihak ketiga dan tanpa peringatan. Sulit untuk melihat mengapa India menginginkan hal ini jika mereka memenangkan argumen pra-instal, kecuali jika ini merupakan langkah pertama untuk memaksa Apple membuka toko aplikasi pihak ketiga secara umum.
Tampaknya hal ini lebih mungkin terjadi karena Uni Eropa berhasil melakukan hal yang sama sebagaimana dilansir detikiNET dari Apple Insider, Sabtu (25/1/2025).
(jsn/jsn)
