Jakarta –
Utang jatuh tempo pemerintah pada 2025 mencapai Rp 800 triliun. Di sisi lain, pemerintahan selanjutnya yang akan dipimpin Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mempunyai program yang membutuhkan dana besar seperti makan bergizi gratis dan keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Bagaimana nasib kedua program tersebut apabila ada utang jatuh tempo dengan nilai jumbo? Direktur Program INDEF Eisha M Rachbini membeberkan utang jatuh tempo pada 2024 sekitar Rp 400 triliun, sementara pada 2025, mencapai Rp 800 triliun. Pada saat yang bersamaan, presiden terpilih Prabowo Subianto mempunyai program makan bergizi gratis dan berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN.
Eisha menyebut saat ini porsi APBN 2024 cukup besar untuk pembangunan IKN, yakni 16%. Melihat hal tersebut, dia menilai harus ada program-program prioritas.
“Jadi saya rasa untuk dengan program-program yang banyak itu juga harus ada prioritas. Pembiayaan inovatif memang diperlukan, terutama tidak hanya IKN, tapi pembiayaan-pembiayaan seluruhnya. Bagaimana sih memperkuat fiskal kita ke depan?” kata Eisha dalam acara Diskusi Publik, Jakarta, Kamis (4/7/2024).
Dia menyebut apabila ingin melanjutkan pembangunan IKN, harus didorong dengan sumber pendanaan lain, seperti menggandeng investor. Permasalahannya, sampai saat ini investor di IKN belum cukup signifikan mengurangi beban anggaran APBN.
“Bisa dilihat pendapatnya, pembelanjaannya, pembiayaan. Pembiayaan inovatif juga harus didorong nggak cuma berpangku tangan dengan kemampuan pemerintah tapi juga dengan gandeng investor, tapi masalahnya saat ingin berapa sih Investor yang di IKN?” jelasnya.
Senada, Direktur Kolaborasi Internasional INDEF Imaduddin Abdullah mengatakan pemerintah perlu memberi perhatian pada sektor-sektor yang produktif. Dengan begitu, kesalahan yang lama di era pemerintahan sebelumnya tidak terulang kembali.
“Tapi, kita harus melihat sejauh mana dana tersebut aplikasinya membangun sektor-sektor lebih produktif. Ini yang mungkin menurut saya ke depan perlu menjadi perhatian pemerintah yang akan datang agar kesalahan yang lama tidak lagi terjadi dan ini menurut saya menjadi satu hal yang perlu digarisbawahi,” katanya.
Menurutnya, pembangunan IKN yang masih menggunakan anggaran APBN dapat mengorbankan program-program di sektor produktif. Dia menilai pemerintahan dalam lima tahun ke depan tidak dapat mengelola fiskal untuk perencanaan program pembangunan dalam skala besar, seperti IKN.
“Misal IKN, kita dari awal sudah dikatakan bahwa pembiayaan IKN ini.banyak menghimpun dari dana-dana swasta, tapi kenyataannya tidak. Nah ini Menunjukkan bahwa pengelola fiskal maupun pembiayaan program yang tidak kredibel yang pada akhirnya memberikan dampak tidak hanya kesehatan fiska tapi kemampuan kita mengelola pembiayaan pembangunan yang jauh lebih bermanfaat pada perekonomian,” tambahnya
(ara/ara)
