Jakarta –
Direktur Utama PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Tri Andayani buka suara terkait pembentukan holding BUMN transportasi, yaitu Pelni, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dan PT ASDP Indonesia Ferry.
Tri Andayani pun mengungkap nama holding tersebut.
“Jadi kemarin, namanya Holding Integrasi Maritim. Kurang lebih 2-3 hari yang lalu kita sudah kick off antara Pelindo, Pelni, dan ASDP. Nah ini masih berproses, berproses ini baru kajian awalnya,” kata Andayani saat ditemui wartawan usai konferensi pers angkutan kapal laut Lebaran 2025, Jumat (7/3/2025).
Soal kapan holding tersebut dibentuk dan perusahaan merah mana yang akan menjadi holding, masih dalah kajian.
Termasuk soal pembentukan dewan direksi dalam membentuk holding nanti.
“Masih dalam kajian, sedang membentuk tim bersama, tapi sudah mulai. Jadi ada tim BOD minus 1, ada BOD, masih berproses, kalau dari time line, belum terinformasi,” Tri Andayani.
Andayani mengatakan Pelni mendukung upaya pemerintah untuk membentuk holding BUMN di sektor pelayanan dan operator pelabuhan. Dia berharap holding tersebut bisa memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dalam hal pelayanan jasa angkutan laut.
“Tapi yang jelas dari kami, dari Pelni mendukung bahwa upaya integrasi maritim ini tentu semangatnya akan memberikan manfaat yang lebih banyak ke masyarakat, baik dari sisi pelayanan maupun sisi ke keekonomian,” tambahnya.
Sebagai informasi, sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir pernah menyampaikan rencananya untuk menggabungkan perusahaan pelat merah yang bergerak di sektor transportasi laut, yakni ASDP, Pelni, dan Pelindo.
“kita rencana Pelindo ini pun, kita akan menggabungkan Pelni dan ASDP menjadi suatu kekuatan besar di laut,” kata Menteri BUMN Erick Thohir dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Senin (4/11/2024) lalu.
Selanjutnya Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko juga sempat mengungkapkan rencana penggabungan tiga perusahaan sektor maritim ini masih terus berjalan.
Dalam hal ini, Tiko mengatakan proses holdingisasi tiga BUMN tersebut masih dalam tahap kajian. Ia menargetkan proses kajian tersebut akan selesai pada kuartal I 2025.
“Masih dikaji, tenang. (Kajian rampung) mungkin triwulan I lah, triwulan I. Itu kajian hukum sama kajian komersial,” kata Tiko saat ditemui wartawan di Pelabuhan Tanjung Priuk, Minggu (29/12/2024).
(hns/hns)
