Jakarta –
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR-RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mendesak pemerintah agar memberikan perhatian terhadap guru madrasah. Menurutnya, guru madrasah memiliki peran penting dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang agama.
Dia mengatakan para guru madrasah adalah mayoritas mereka bukan PNS dan belum mendapatkan sertifikasi yang kuotanya sangat terbatas setiap tahunnya. Untuk itu kesejahteraan mereka harus diperhatikan.
Hal tersebut diungkapkan olehnya saat menerima audiensi Wadah Silaturahmi Madrasah Tsanawiyah Swasta (Wasilah) Jakarta Selatan, Jakarta, beberapa Waktu lalu.
“Menteri dan kebijakan pendidikan silih berganti, namun guru madrasah masih harus menanti giliran sertifikasi yang tak kunjung hadir. Saya mendorong di suasana peringatan hari guru tahun ini yang bertepatan dengan tahun pergantian Pemerintahan nasional dan daerah, dijadikan momentum oleh Pemerintah untuk menguatkan keberpihakan bagi para guru, khususnya guru madrasah,” kata HNW dalam keterangan, Kamis (28/11/2024).
Selain dari Wasilah, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia secara terbuka juga menyoroti guru madrasah yang seolah hanya menjadi kelompok pinggiran dalam percaturan kebijakan guru. Bahkan kesejahteraannya berada di kasta terendah dalam rekan seprofesi.
Hidayat menjelaskan berdasarkan data EMIS Kementerian Agama, per tahun 2024 ini terdapat 981.296 guru yang tercatat oleh Kemenag dari jenjang RA hingga Madrasah Aliyah. Dari jumlah itu, yang sudah sertifikasi hanya 239.836 guru (24,4%). Sisanya sebanyak 741.460 guru kemungkinan besar belum mendapatkan sertifikasi, di mana jumlah ini lebih banyak dari yang diadvokasi JPPI sebanyak 484.737 guru belum sertifikasi.
“Data di atas real-time bisa dilihat di EMIS Kemenag, meskipun terkait data sertifikasinya masih belum sinkron. Tapi intinya mayoritas guru madrasah hari ini memang belum mendapatkan sertifikasi maupun status kepegawaian tetap seperti PNS atau PPPK,” tuturnya.
Dia menerangkan, berdasarkan temuan berbagai Rapat Kerja Komisi VIII DPR-RI dengan Kemenag, kuota sertifikasi guru Madrasah tiap tahunnya hanya di angka 9000-an orang. Dampaknya timbul antrian puluhan tahun untuk sertifikasi guru, sehingga banyak guru madrasah yang pensiun tanpa memperoleh sertifikasi.
Sebagai salah satu solusi, dirinya sudah mengusulkan agar guru madrasah bisa masuk skema 1 juta guru PPPK yang gencar diselenggarakan sejak tahun 2022. Namun, guru Madrasah ternyata juga tidak diprioritaskan dengan hanya mendapatkan 9.459 untuk formasi PPPK tahun 2022, dan di rekrutmen tahun 2024 hanya dapat diajukan 19.437 formasi PPPK untuk guru madrasah.
“Selain soal keberpihakan pada guru madrasah, secara umum ketimpangan anggaran antara pendidikan umum dengan pendidikan keagamaan adalah isu besar yang terus saya soroti dan advokasi. Sehingga betul-betul bisa tercapai tujuan pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, sesuai amanat UUD NRI 1945 Pasal 31 ayat (3),” lanjutnya.
Adapun khusus di Jakarta, HNW mengatakan hal ini telah menginstruksikan kadernya yang bertugas sebagai Ketua DPRD DKI untuk mengawal realisasi sekolah swasta gratis bagi warga Jakarta yang anggarannya sudah disepakati di DPRD.
Dirinya pun mendorong agar perkumpulan madrasah swasta seperti Wasilah turut berpartisipasi aktif dalam program tersebut. Apalagi banyak madrasah swasta yang memang menerima murid dari keluarga kurang mampu, sebagai sasaran program sekolah gratis.
“Tentu aspirasi madrasah terkait peningkatan kesejahteraan dan pengembangan fasilitas akan terus kami perjuangkan, khususnya ke Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, juga kepada Baznas dan Lembaga-Lembaga Zakat, yang seluruhnya adalah mitra kerja saya di Komisi VIII DPR-RI. Semoga para kepala Madrasah yang tergabung di Wasilah bisa terus meningkatkan kualitas pembelajaran bagi peserta didik agar mampu menjadi generasi penerus bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Hidayat.
Sementara itu, Ketua Wasilah Jakarta Selatan Kyai Dhiyauddin Ghozali menyampaikan apresiasinya atas dukungan HNW pada madrasah swasta. Dia berharap upaya keberpihakan madrasah bisa terus dikawal ke berbagai stakeholder pemerintahan.
Simak Video: Kenaikan Gaji Guru Madrasah Belum Bisa Dipastikan Mendikdasmen
[Gambas:Video 20detik]
(akd/ega)
