Jakarta –
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebutkan ada lima program prioritas di Jakarta dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Persoalan banjir hingga kemacetan akan jadi fokus Jakarta dalam menyusun APBD 2025.
“Jadi ada sekian poin yang jadi concern (fokus) kami ke depan dalam penyusunan APBD 2025, tapi yang prioritas kurang lebih seperti itu (ada lima),” kata Heru kepada wartawan di Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2024).
Pertama, terkait penanggulangan banjir di Jakarta. Heru mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan tanggul laut atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dalam mengantisipasi banjir rob di kawasan utara Jakarta.
“Kedua, program pengentasan kemiskinan dan ketahanan Jakarta di dalam ekonomi global berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),” ujarnya.
Ketiga, Heru mengatakan pihaknya akan berfokus juga pada program penanganan kemacetan yang selama ini masih menjadi permasalahan bagi warga Jakarta. Khususnya saat jam kerja atau dari pagi hingga sore.
“Lalu kelima, kepastian air bersih untuk masyarakat. Ada beberapa sih, banyak, antara lain lima ada sekian poin, tapi yang prioritas kurang lebih seperti itu,” jelasnya.
Heru menegaskan, program prioritas itu menjadi fokus Jakarta dalam rangka mewujudkan visi dan misi Jakarta sebagai kota global usai tak lagi berstatus sebagai ibu kota negara.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 senilai Rp 81,71 triliun. Persetujuan disampaikan dalam Rapat Paripurna bersama Penjabat (Pj) DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Diketahui, laporan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 itu dibacakan oleh Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz. Saat pembacaan laporan hasil pembahasan Raperda APBD DKI Jakarta 2024 menyampaikan, besaran APBD DKI Jakarta 2024 sebesar Rp 81,716 triliun.
“Dengan rincian pendapatan daerah Rp 72,446 triliun, belanja daerah Rp 72,600 triliun, surplus atau defisit Rp 154,61 miliar. Kemudian, penerimaan pembiayaan Rp 9,270 triliun,” kata Abdul Aziz di Ruang Paripurna DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (13/11).
Ketua DPRD DKI Jakarta saat itu, Prasetyo Edi Marsudi, selaku pimpinan rapat berharap Heru Budi dapat mempertimbangkan saran dan masukan dari DPRD DKI Jakarta, dalam membahas lebih lanjut Raperda APBD DKI 2024 bersama jajaran eksekutif.
“Dengan telah disetujuinya Raperda APBD DKI Jakarta 2024 akan diserahkan kepada Penjabat Gubernur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Prasetyo.
(bel/taa)
