Jakarta –
Riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menunjukkan mayoritas pengguna media sosial pesimistis Presiden terpilih, Prabowo Subianto mampu melunasi utang dari era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebagai informasi, Pemerintah Indonesia mempunyai utang jatuh tempo pada 2025 sebesar Rp 800 triliun.
Direktur Pengembangan Big Data INDEF Eko Listiyanto mengatakan sebanyak 72,5% netizen pesimistis Prabowo dapat menyelesaikan utang warisan Jokowi. Eko menjelaskan risetnya ini melibatkan sebanyak 18.977 pengguna akun media sosial di X.
“Ke depan gimana? Kira-kira, para netizen yang 18 ribu akun tadi, 22 ribu perbincangan tadi. Angkanya, ini juga surprise saya rasa, ternyata 72,5 persen pesimis bahwa utang ini akan mampu diselesaikan atau setidaknya bisa ditangani langsung Pak Prabowo juga dalam lima tahun mendatang,” kata Eko dalam acara Diskusi Publik, Jakarta, Kamis (4/7/2024).
Eko membeberkan dengan persentase tersebut, para netizen menilai kondisi keuangan Indonesia sudah terlalu buruk. Dengan begitu, mereka tidak mempunyai rasa optimisme.
Bahkan, lanjut Eko, perbincangan di media sosial telah sampai pada pembahasan negara kolaps atau bangkrut. Hal ini didukung dari alasan sebagian besar netizen menganggap utang Indonesia terus membesar dan bunga terus bertambah. Di sisi lain, anggaran terus mengalami defisit.
“Bahkan ya kalau perbincangan di media sosial sudah berbicara soal negara akan kolaps. Walaupun mungkin ini, kalau dari peneliti, mungkin bisa jauh karena faktornya pasti tidak hanya satu. Tapi, ini penting, karena lonceng ketidakstabilan dan ekonomi itu sekarang, ya, referensi kita yang paling dekat itu sosial media, gitu,” jelasnya.
Selain itu, generasi Z juga aktif menyuarakan keluhan-keluhan terkait utang yang semakin membengkak. Tak jarang, banyak yang berpendapat Jokowi ingkar janji. Pasalnya, pada kampanye tahun 2014 lalu, Jokowi menargetkan rasio utang terhadap PDB dapat dikurangi secara bertahap. Nyatanya, rasio utang terhadap PDB di era Jokowi mencapai 40%. Angka ini cukup tinggi dibandingkan era Susilo Bambang Yudhoyono hanya 24,7% dari PDB.
Di sisi lain, pembangunan ibu kota Nusantara (IKN) dinilai menjadi beban utang Indonesia yang semakin bertambah. Para netizen meragukan proyek tersebut dapat berhasil apabila terus menjadi beban utang negara.
“Walaupun sebetulnya kalau secara proporsional, mungkin IKN bukan yang terbesar dalam konteks utang, tapi menjadi concern para netizen. Kenapa? Karena kita tahu enggak ada investor yang masuk, ya. Mungkin ada, gitu, ya. Tapi nggak banyak kan yang masuk, gitu, sehingga mereka khawatir ini ke depan gimana nih keberlanjutannya,” tutur Eko.
(hns/hns)
