Jakarta –
Pusat Data Nasional Sementara diserang Ransomware dan pelaku serangan siber itu pun meminta tebusan sebesar USD 8 juta atau setara Rp 131 miliar. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkapkan sebanyak 210 data instansi pemerintah dikunci pelaku.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, mengungkapkan instansi pemerintah tersebut mencakup baik yang di pusat maupun daerah.
“Dari data yang terdampak ada 210 instansi, baik itu di pusat maupun daerah. Tadi, (Ditjen) Imigrasi berhasil melakukan relokasi dan menyalakan layanannya. Kemudian, LKPP sudah on, Kemenko Marves juga ada perizinan sudah on, dan (Pemerintah) Kota Kediri sudah on, dan yang lainnya lagi dalam proses. Jadi, kita memigrasi data-datanya,” ujar Semuel di Gedung Kementerian Kominfo, Senin (24/6/2024).
Diketahui, serangan siber ransomware tersebut terjadi di Pusat Data Nasional Sementara yang lokasinya ada di Surabaya, Jawa Timur. Serangan tersebut dilancarkan menggunakan ransomware Brain Cipher sejak Kamis (20/6/2024).
Disampaikan Semuel, sampai saat ini pemerintah berupaya untuk terus melakukan pemulihan. Belum diketahui kapan akan pulih, Semuel hanya menjanjikan secepatnya ditangani.
“Nah ini prosesnya bagaimana, kecepatannya harusnya bisa dipercepat apabila ada koordinasi antara tenant dengan penyedia layanan cloud-nya,” kata Semuel.
Lebih lanjut, Dirjen Aptika menyebutkan berbagai pihak terkait, mulai dari Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Cyber Crime Polri, Telkom, dan instansi pemerintah terkait lainnya terus menelusuri penyebab serangan siber ransomware tersebut.
“Memang untuk masalah sekarang adalah investigasi atau digital forensik dan kami masih berproses, jadi sabar dulu. Dan, karena ini varian baru, jadi kami berkoordinasi dengan berbagai organisasi, baik dalam maupun luar negeri untuk serangan ransomware ini. Jadi, saat ini belum bisa dijabarkan lebih detail lagi,” pungkasnya.
(agt/fyk)
