Jakarta –
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menjawab kritik yang muncul usai menyatakan siap menerima mengelola usaha pertambangan. Dia mengatakan PBNU punya kapasitas profesional mengelola tambang.
Gus Yahya awalnya menyoroti adanya pernyataan soal tambang itu haram. Dia mengatakan, tambang bisa dikatakan haram jika asal-usul, pengelolaan hingga pemanfaatannya dilakukan tidak benar.
“Jadi asal usulnya, cara pengelolanya dan penggunaannya yang bikin haram, tapi memanfaatkan batu bara itu tak otomatis haram,” kata Gus Yahya dalam ‘Halaqoh Ulama: Sikapi Fatwa MUI Terkait Ijtima Ulama Soal Salam Lintas Agama’ yang disiarkan langsung di YouTube NU, Selasa (11/6/2024).
“Maka tambang ini harus kita lihat asal-usulnya, kalau asal-usulnya halal.. Wong ini pemerintah itu kepingin mencari jalan, breakthrough, memecah kebekuan dari asymmetric distribution of resource, jadi ada ketimpangan distribusi resource, tapi yang menikmati sudah terlanjur kuat, penguasa tambang ini sudah menguasai jutaan hektar yang mereka peroleh di masa lalu entah dengan cara apa,” imbuhnya.
Dia mengatakan, atas hal itu Presiden Jokowi kemudian memberi batas waktu pada pengusaha tambang menggarap lahannya. Jika tidak tercapai target dengan deadline yang ditentukan maka lahan yang diberi izin oleh pemerintah akan dipotong.
“Akhirnya dipotong beneran kalau nggak tercapai. Sesudah dipotong dikasih siapa? Kalau dilelang jatuh ke pengusaha itu lagi, terus dikasih siapa, kalau cuma-cuma juga jadi masalah, maka dijadikanlah kalau orang Jawa itu ormas-ormas agama ini… itu artinya dijadikan sasaran, tapi ya sasaran masuk akal, karena kalau ormas dipakai untuk urusan agama dan sampai ke umatnya, kalau diserang, serang ormas agamanya jangan pemerintah,” kata Gus Yahya.
PBNU kemudian menyatakan siap mengelola usaha tambang. Alasannya, kata Gus Yahya, PBNU membutuhkan.
“Kenapa karena kita butuh? Jelas kita butuh, ini desperate (menunjuk pengurus PBNU di hadapannya) ini, ini sudah melarat berapa lama, sampai imajinasi kaya aja ga punya. Masak imajinasi untuk mengembangkan sumber daya NU iuran warga. Kalau asal-usulnya beres, berati sudah selesai satu masalah, halal, nggak nyolong ini. Lalu gimana mengelolanya supaya nggak haram, kita cari cara supaya tidak haram,” kata Gus Yahya.
Dia kemudian menjawab kritik soal kapasitas PBNU mengelola tambang. Dia menegaskan memiliki pengurus yang profesional dan menjamin hasil pengelolaan tambang tak dibawa lari.
“Apakah kita punya kapasitas, ini kalau ada yang ngomong begitu sebetulnya, ya orang NU kalau melaratnya lama ya iya, tapi kan kalau pinter ya pinter. Kita sudah punya kapasitas profesional untuk itu, nanti lihat, masa belum jalankan dibilang nggak profesional, gimana,” ucapnya.
“Pemanfaatannya untuk apa, belum-belum udah dituduh jangan sampai dimakan pengurusnya. Kita sudah atur struktur bisnisnya gimana koperasinya supaya menjamin nggak dibawa lari pribadi, nggak percaya, nanti lihat aja,” lanjut Gus Yahya.
(idn/dhn)
