Jakarta –
Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) telah memasuki tahapan uji petik atau ground checking sebelum digunakan sebagai acuan penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat. Tahapan ini akan melibatkan lebih dari 33 ribu pendamping program keluarga harapan (PKH) di seluruh Indonesia.
Dalam mendukung hal ini, Kemensos bersama BPS melatih para pendamping dalam melakukan pengecekan dan pemutakhiran data. Adapun progres tahapan ini secara berkala dilaporkan dan dikoordinasikan ke para stakeholders.
Mewakili Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wamensos Agus Jabo berkoordinasi dan melaporkan update terbaru tahapan uji petik DTSEN dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti, serta para pejabat kementerian lainnya.
“Ground checking menjadi langkah penting untuk memastikan validitas data,” kata Agus Jabo dalam keterangan tertulis, Kamis (27/2/2025).
Hal ini disampaikannya saat menghadiri Rapat Tinggi Menteri (RTM) di kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, hari ini.
Agus menilai ground checking penting dilakukan agar penggunaan dan pemanfaatan data bisa akurat guna mendukung efektivitas program pemberantasan kemiskinan. Untuk itu, diperlukan sinergi berbagai pihak termasuk antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia menambahkan, pemutakhiran DTSEN dilakukan melalui dua mekanisme utama. Pertama, melalui sistem birokrasi berjenjang, dari pemerintah daerah hingga pusat, untuk memastikan data telah diverifikasi secara administratif.
Kedua, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, agar setiap perubahan kondisi sosial ekonomi dapat terdeteksi lebih cepat dan akurat.
Untuk mendukung proses ini, Kemensos memiliki aplikasi Cek Bansos. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat mengecek status bantuan serta melaporkan perubahan kondisi ekonomi mereka, sehingga pendataan lebih akurat dan responsif.
Sebelumnya, Agus mengatakan Presiden Prabowo Subianto merasa resah karena bantuan sosial (Bansos) di daerah banyak yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, presiden memerintahkan penyusunan data tunggal.
“Setelah DTSEN keluar kita keluar, kita berangkat dari situ. Targetnya pengentasan kemiskinan,” katanya.
Ia menuturkan Prabowo ingin agar persoalan kemiskinan ekstrem tuntas pada 2026. Terlebih program pengentasan kemiskinan ekstrem merupakan salah satu prioritas presiden.
(anl/ega)
Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu
