Geram Masyarakat Dirugikan, Legislator Minta Penyunat Minyakita Ditindak

Jakarta –

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Kawendra Lukistian, geram dengan kecurangan mengurangi takaran Minyakita yang ditemukan di berbagai wilayah. Dia minta para pelaku yang menyunat isi Minyakita agar ditindak tegas.

“Artinya ada pelanggaran yang terjadi. Tentu kami minta ditindak tegas, supaya masyarakat tidak dirugikan,” kata Kawendra kepada wartawan, Kamis (13/3/2025).

Kawendra berharap Satgas Pangan bisa bergerak cepat menangani temuan masalah tersebut. Dia juga meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) segera menindak pelanggaran-pelanggaran lain yang berkaitan dengan pangan.

“Beberapa hari lalu kami baru selesai RDP (rapat dengan pendapat) dengan Kemendag, dan memang kalau ada hal-hal seperti ini dan pelanggaran lainnya di sektor pangan kita minta segera ditindak. Terlebih saat ini ada satgas pangan juga, tentu bisa bergerak cepat,” ucapnya.

Bareskrim Usut Penyunat Isi Minyakita

Diketahui, Bareskrim Polri terus mengusut praktik curang produsen Minyakita yang isi kemasannya disunat. Minyak goreng kemasan hasil praktik curang itu diketahui telah beredar di wilayah Jabodetabek.

“Yang jelas cukup banyak (Minyakita) di Jabotabek nah nanti yang di luar masih kita lakukan pendalaman dari hasil pemeriksaan,” kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf jumpa pers di gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (11/3).

Dia mengatakan pihaknya masih akan menelusuri sebaran produk itu di wilayah lain. Kasatgas Pangan Polri itu menegaskan seluruh jajaran bakal terus melakukan pengecekan di pasar-pasar untuk memastikan tidak ada lagi kecurangan terkait Minyakita.

“Kecurangan-kecurangan terkait masalah Minyakita, pemerintah akan tindak tegas terhadap yang bersangkutan. Kita akan berikan sanksi yang lain, yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024,” tuturnya.

Selain sanksi pidana, pelaku usaha yang terbukti melanggar aturan bisa dijerat sanksi administratif dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perdagangan.

(fas/jbr)