Jakarta –
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan kondisi pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di Indonesia. Menurutnya, sebanyak 4.691 puskesmas dari total 10.195 puskesmas se-Indonesia mengalami kekosongan sembilan jenis tenaga kesehatan.
Hal itu dia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi IX DPR di ruang rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2024). Budi mengatakan terdapat kekurangan 8.160 tenaga kesehatan untuk mengisi kekosongan di puskesmas.
“Puskesmas kita sudah mau 80 tahun merdeka nggak pernah lengkap,” ucapnya.
Lebih lanjut, Budi menuturkan posisi yang paling banyak kosong adalah dokter gigi.
“Jadi posisi yang paling banyak kosong, dokter gigi. Dari 10 ribu puskesmas, ada 2.991 puskesmas yang tidak ada dokter gigi. 46 persen mengalami kekosongan dari 9 jenis nakes,” ucapnya.
Budi juga menyebutkan bagian nakes lain yang mengalami kekurangan, di antaranya kekurangan bidan di 49 puskesmas, dokter sebanyak 423, farmasi 564, kesehatan masyarakat 788, gizi 923, ahli teknologi laboratorium medis (ATLM) 1.001, kesehatan lingkungan 1.395, dan perawat di 26 puskesmas.
Sedangkan untuk di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DPTK), Budi mengatakan 65 persen puskesmas mengalami kekosongan tenaga kesehatan.
“Kalau kita bicara di daerah DPTK, itu 65 persen malah yang kosong. Jadi memang memang jumlahya sangat bermasalah, distribusinya juga sangat bermasalah. Jadi dua problem itu dihadapi,” tuturnya.
Bila mengikut standar yang ditetapkan oleh menteri kesehatan sebelumnya, maka 62 persen puskesmas tidak memiliki jumlah sesuai standar 9 jenis nakes.
“Kemudian 74 persen puskesmas di DPTK tidak memiliki tenaga sesuai standar. Jadi bayangkan bapak ibu, kemarin saya waktu rapat dengan bapak presiden juga bahwa infrastruktur juga bahwa infrastruktur kesehatan dan infrastruktur pendidikan adalah dua hal yang dragging down Indonesia punya performance di OECD country,” jelas Budi.
“Kita memang mati-matian sekarang melakukan akselerasi untuk memperbaiki kesinfrastruktur kesehatan, karena itu adalah satu dari dua masukan yang paling rendah yang ada di laporan OECD-nya Indonesia,” tandasnya.
(ath/naf)
