Jakarta –
Pemerintah diminta lebih perhatian pada kondisi maskapai penerbangan. Anggota Komisi VII Bambang Haryo Soekartono meminta langkah penurunan tiket pesawat jangan sampai membuat industri penerbangan, khususnya para maskapai jadi tekor.
Pemerintah menurutnya perlu melakukan kajian mendalam terhadap kondisi maskapai dan melihat kemampuan tiap maskapai. Bukan cuma kemampuan untuk beroperasi saja, namun juga menjaga standarisasi keselamatan dan standar layanan kenyamanan minimum penerbangan.
Dia mengatakan ada satu maskapai yang baru-baru ini secara dadakan menghentikan rute penerbangan dari Surabaya ke Jakarta.
Dia khawatir berhenti terbangnya maskapai tersebut bisa jadi karena anjuran pemerintah untuk melakukan penurunan harga tiket pesawat bagi maskapai. Sebab penurunan harga tiket justru terjadi di peak season, waktu para maskapai menaikkan harga dan mengambil keuntungan.
“Saya melihat, ada maskapai yang baru lalu menghentikan rute penerbangan Surabaya-Jakarta. Airline ini dulu diandalkan oleh menteri lama, di akhir masa jabatannya. Ini kan gagal total,” ungkap Bambang dalam keterangannya, Minggu (26/1/2025).
Bambang juga menyarankan skema agar pemerintah bisa mengatur harga yang seimbang bagi maskapai dan masyarakat sebagai konsumen. Menurutnya, penurunan tarif seharusnya dilakukan di jangka waktu 1 bulan sebelum hari puncak perjalanan baik di musim mudik lebaran dan tahun baru.
Setiap minggunya, secara bertahap tarif dinaikkan sedikit demi sedikit sampai di hari puncak perjalanannya adalah harga yang tertinggi. Dengan begitu, pemerintah juga bisa melakukan penyebaran perjalanan masyarakat untuk terbang. Maskapai pun tak terbebani untuk mengambil untung di masa peak season.
Pada intinya, jika pemerintah memang mau menurunkan harga tiket pesawat jangan sampai mengganggu kelangsungan industri penerbangan. Setidaknya, pemerintah memiliki instrumen pemberian subsidi bersamaan dengan pembenahan infrastruktur untuk membuat harga jadi lebih murah.
Pemerintah juga diminta mencari cara untuk menurunkan harga-harga tinggi untuk produksi sebuah maskapai penerbangan.
“Misal PNBP, komponen biaya kebandaraan atau kepelabuhanan, biaya akibat infrastruktur yang kurang memadai, bahan bakar BBM yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, sehingga sudah seharusnya Pemerintah juga mengusahakan penurunan biaya biaya seperti yang dilakukan di moda udara,” beber Bambang.
Untuk urusan infrastruktur, Bambang meminta agar pemerintah lebih banyak membangun bandara low service, sehingga pesawat-pesawat low cost carrier (LCC) bisa mendapatkan tarif bandara yang lebih murah.
Bambang menyatakan saat ini pemerintah sedang merencanakan untuk membangun skema bandara low cost di Terminal 1 Bandara Soekarno Hatta. Fasilitas serupa seharusnya diikuti oleh bandara-bandara utama yang ada di kota besar lainnya yang ada di Indonesia.
“Industri maskapai kita itu 70% low cost. Saya mendorong pemerintah untuk duduk bersama dengan pelaku usaha serta melibatkan perwakilan pengguna jasa untuk membahas hal ini. Kemenhub harus melibatkan litbang-nya dalam melakukan kajian,” pungkas Bambang.
Tonton juga Video Kebijakan Penurunan Harga Tiket Pesawat Bikin Deflasi di Nataru
[Gambas:Video 20detik]
(hal/kil)
