Jakarta –
Penjabat Bupati Bogor Bachril Bakri belum dapat memastikan operasional Program buy the service atau BTS dengan rute Cibinong hingga ke Puncak. Dia mengatakan Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat menunggu keputusan dari Kementerian Perhubungan.
“Kami belum dapat kabar lagi. Belum ada pembahasan dengan saya, nanti kita akan diskusi,” kata Bachril usai kegiatan menanam pohon di Kawasan wisata Puncak, seperti dikutip dari Antara, Jumat (17/1/2025).
Dia mengatakan Pemkab Bogor menyambut baik rencana Kemenhub menyediakan angkutan umum massal berupa bus melalui Program BTS karena dinilai menjadi solusi dalam menangani kemacetan.
Meski belum ada kepastian mengenai program tersebut, Pemkab Bogor tetap menyiapkan sejumlah upaya agar Ketika bus tersebut beroperasi dapat diterima oleh semua kalangan, termasuk sopir angkot.
“Saya menerima program ini dengan baik, tapi nanti gimana kita lihat supaya tidak punya dampak ke masyarakat, kita harapkan memang masyarakat tidak merasa keberatan dengan program ini,” ujarnya.
Rencana layanan BTS di Kabupaten Bogor ini bukan yang kali pertama digulirkan oleh Kemenhub. Tahun lalu Kemenhub melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mewacanakan membuka layanan BTS untuk rute Cibinong-Ciparigi, menjadi terintegrasi dengan pelayanan di Kota Bogor.
Sebelumnya, Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana menyebutkan angkutan umum massal berupa bus dengan rute Cibinong-Puncak Kabupaten Bogor Jawa Barat yang ditargetkan mulai beroperasi pada Februari 2025.
“Sehingga masyarakat yang mau ke atas (Puncak) tidak perlu naik motor dan lain-lain. Paling lambat Februari sudah mulai,” kata Suntana.
Ia menjelaskan, program transportasi bersubsidi ini akan menyediakan sekitar 15-20 unit bus untuk memfasilitasi masyarakat yang hendak menuju kawasan Puncak maupun arah sebaliknya.
“Itu disubsidi oleh pemerintah, tinggal masyarakat bisa parkir motor di daerah Karadenan atau di mana. Tinggal naik bus dengan biaya yang sangat murah,” ujarnya.
Selain untuk memudahkan akses masyarakat, program itu juga dinilai akan mengurangi kepadatan kendaraan serta menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalur wisata Puncak.
Menurut Suntana yang merupakan mantan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat itu, penanganan permasalahan kemacetan di kawasan wisata Puncak dari tahun ke tahun belum dapat terselesaikan dengan cepat.
Sehingga, ia berinisiatif merumuskan beberapa strategi, salah satunya penanganan jangka pendek berupa optimalisasi layanan yang ada, seperti pemberlakuan sistem satu arah atau one way.
Kementerian Perhubungan juga berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dalam mempersiapkan penanganan jangka panjang dengan membangun infrastruktur jalan seperti Tol Caringin-Cisarua-Cianjur, hingga melanjutkan pembangunan Jalur Puncak II.
“Karena 37 persen orang yang berangkat melewati jalur Puncak yang biasa ini itu menuju Cipanas dan Cianjur. Sehingga harus dipecah arusnya agar tidak terpusat lagi di wilayah Puncak,” kata dia.
(fem/fem)
