Jakarta –
Wakil Ketua MPR Rusdi Kirana mengungkapkan Fraksi PKB MPR RI telah berinisiatif untuk mengembalikan nama baik Presiden K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur melalui pencabutan Ketetapan atau Tap MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden K.H. Abdurrahman Wahid.
Atas usulan Fraksi PKB MPR RI, MPR pun resmi mencabut Ketetapan (Tap) MPR Nomor II Tahun 2001 dalam Sidang Paripurna MPR Akhir Masa Jabatan 2019-2024 pada 25 September 2024. Tap MPR Nomor II Tahun 2001 tersebut mengenai pemberhentian K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dari jabatannya sebagai Presiden RI. Melalui keputusannya, MPR menegaskan kedudukan hukum Tap MPR No. II/MPR/2001 tidak berlaku lagi.
“Fraksi PKB MPR RI telah berinisiatif untuk mengembalikan nama baik Gus Dur yang diberhentikan dari jabatannya sebagai Presiden pada saat itu dengan berbagai tuduhan yang hingga saat ini tidak terbukti. Selanjutnya PKB akan terus memperjuangkan Gus Dur untuk bisa dikukuhkan sebagai Pahlawan Nasional. Walaupun sebenarnya dalam hati kami, termasuk saya, Gus Dur sudah Pahlawan Nasional,” kata Rusdi dalam keterangannya, Sabtu (14/12/2024).
Hal ini disampaikannya dalam Silaturahmi Kebangsaan ‘Mengenang Guru Bangsa Gus Dur’ di Ruang Delegasi, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (13/12) malam.
Dalam kesempatan itu, Rusdi menceritakan pengalaman berkesan saat pertama kali bertemu Gus Dur.
“Secara pribadi saya mempunyai pengalaman yang sangat berkesan ketika berjumpa pertama kali dengan Gus Dur pada tahun 2004. Saat itu saya minta dikenalkan dengan Gus Dur. Hari itu saya diajak menemui Gus Dur di Solo,” tuturnya.
“Tujuan bertemu Gus Dur adalah untuk mengucapkan terima kasih karena melalui Gus Dur, kami yang selama ini merayakan Tahun Baru Imlek secara tersembunyi bisa merayakannya secara terbuka. Itulah tujuan saya bertemu dengan Gus Dur,” sambungnya.
Rusdi mengaku sebagai ‘korban’ orang yang paling merasakan perjuangan yang dilakukan Gus Dur.
“Saya menjadi ‘korban’ Gus Dur, yaitu korban dari perjuangan yang dilakukan oleh Gus Dur dalam mengamalkan Pancasila sehingga saya menjadi salah satu minoritas yang merasakan kenikmatan persaudaraan di negeri kita yang tercinta,” ucapnya.
Sementara itu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengajak semua pihak untuk merawat kebhinekaan, keragaman, persaudaraan, kemanusiaan, dan persatuan Indonesia. “Ini harus terus diperjuangkan agar terwujud dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya.
Menurut Muhaimin, masyarakat Indonesia saat ini telah menikmati berbagai keadaan yang merupakan hasil jerih payah dan pengorbanan yang telah dilakukan Gus Dur untuk bangsa Indonesia.
“Saya dan DPP PKB adalah salah satu yang ingin terus melanjutkan apa yang menjadi spirit dan semangat perjuangan Gus Dur,” imbuhnya.
Pria yang akrab disapa Cak Imin ini menambahkan, PKB bersama MPR telah meneguhkan kembali bahwa Gus Dur tidak pernah melakukan kesalahan konstitusional dalam memimpin pemerintahan.
“Justru Gus Dur telah berhasil membawa bangsa kita benar-benar menjadi bangsa yang berdaulat sesuai dengan konstitusi kita,” tegasnya.
“Maka saatnya di tempat ini pula, saya dengan BERANI dan kita semua menginisiasi untuk mengusulkan Gus Dur menjadi Pahlawan Nasional semoga tidak lama lagi terwujud bagi bangsa kita. Meskipun Gus Dur tidak membutuhkan itu, tetapi bangsa ini membutuhkan sosok Gus Dur untuk terus menjadi inspirasi kita semua, menjadi spirit untuk meneruskan dan membawa cita-cita Gus Dur, yaitu perdamaian dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” sambungnya.
Sebagai informasi, silaturahmi Kebangsaan ‘Mengenang Guru Bangsa Gus Dur’ menampilkan pembicara Romo Magnis (Imam Katolik), Xs Budi S. Tanuwibowo (Ketua Umum DPP Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia/Matakin), Wisnu Bawa Tenaya (Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia/PHDI), Gus Nuril (Mantan Panglima Pasukan Berani Mati era Gus Dur), Y.M Bhikku Dhammasubho Mahathera (Kepala Wisma Sangha Theravada Indonesia), Wahyu Muryadi (Kepala Biro Protokol Istana Kepresidenan semasa Gus Dur menjadi Presiden periode 1999-2001), Nadya Alfi Roihana (Wakil Ketua Harian DPP PKB), Min Mirajudin Sahid, Shd (Ketua Umum Amir Nasional JAI).
Turut hadir pada kegiatan ini, antara lain Ketua Fraksi PKB DPR, Jazilul Fawaid, Ketua Fraksi PKB MPR Neng Eem Marhamah, Lorens Manuputty (Ketua Umum DPP BERANI/Badan Persaudaraan Antar Iman).
Di akhir acara, DPP BERANI bersama tokoh masyarakat dan tokoh lintas agama menandatangani Rekomendasi Pahlawan Nasional untuk Guru Bangsa Gus Dur yang berisi usulan kepada Pemerintah RI mealui MPR RI untuk mengangkat K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional. Rekomendasi itu kemudian diserahkan kepada Wakil Ketua MPR Rusdi Kirana.
(anl/ega)
