Mantan penyidik KPK Praswad Nugraha bercerita tentang kegagalan menangkap buronan Harun Masiku pada tahun 2021. Dia menyebut rencana penangkapan Harun Masiku digagalkan oleh polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) era Ketua KPK Firli Bahuri.
Dirangkum detikcom, Minggu (16/6/2024), total ada 57 pegawai KPK yang dinonaktifkan melalui TWK. Selain Praswad, penyidik senior, seperti Novel Baswedan dan Harun Al Rasyid, menjadi pegawai yang kena pecat dari lembaga antirasuah.
Praswad menyebut Harun Masiku teridentifikasi berada di suatu pulau dan menyamar sebagai guru bahasa Inggris. Setelah itu, dia menyebut tim penyidik kemudian melapor ke pimpinan.
“Benar pada awal tahun 2021 tim gabungan penyidik dan penyelidik dibentuk untuk mengejar buron Harun Masiku telah berhasil dan mengonfirmasi keberadaan Harun Masiku. Pada masa tersebut, Harun Masiku teridentifikasi tinggal di salah satu pulau di luar teritori Indonesia. Dia berada di suatu pulau dan menggunakan cover sebagai guru Bahasa Inggris,” kata Praswad kepada wartawan, Sabtu (15/6).
“Untuk menjalankan tugas, khususnya ke luar wilayah Indonesia, dibutuhkan surat tugas dari Pimpinan KPK. Pimpinan akhirnya harus dilaporkan,” tambahnya.
Setelah melaporkan hal tersebut, muncul penonaktifan pegawai lewat TWK. Dia menduga TWK adalah upaya menggagalkan penangkapan Harun Masiku.
“Setelah dilaporkan tersebut tiba-tiba adanya penonaktifan pegawai yang dinyatakan TWK walaupun belum memasuki masa jangka waktu pemberlakuan UU KPK hasil revisi yang baru,” ucap Praswad.
“Itulah yang memperkuat dugaan bahwa sebetulnya TWK dibentuk untuk menghentikan langkah penyidikan yang sedang berjalan, yang salah satunya adalah kasus Harun Masiku. Pada kondisi inilah, saya tidak percaya Pimpinan KPK memang mau menangkap Harun Masiku karena pada saat akan ditangkap di masa lalu pun, malah Pimpinan KPK menerapkan TWK dengan penonaktifan pegawai sesegera mungkin. Penangkapan Harun Masiku tidak lebih dari bahan bargain yang tidak akan kunjung direalisasikan,” imbuhnya.
Sebagai informasi, Harun Masiku menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan Rp 600 juta demi memuluskan jalannya menjadi anggota DPR lewat jalur PAW. Wahyu telah diadili dan sudah bebas bersyarat dari penjara. Sedangkan Harun masih jadi buron.
Simak jawaban KPK di halaman selanjutnya:
