Jakarta –
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto penyelundupan tekstil secara ilegal ke Indonesia. Prabowo juga sempat menyinggung potensi menenggelamkan kapal penyelundup jika memungkinkan.
Ristadi menyatakan setuju dengan penenggelaman kapal penyelundup tekstil di tengah kondisi industri yang masih tertekan. Ia juga menjamin langkah tersebut akan didukung oleh kalangan buruh tekstil.
“Saat Musrembangnas Senin 29 Desember 2024 Presiden memberikan respon atas situasi ini dengan ber-statement akan tenggelamkan kapal penyelundupnya. Atas sikap Presiden Prabowo ini tentu kabar baik bagi kami akhirnya Presiden tergugah juga. Saya apresiasi dan Pekerja/buruh tekstil saya pastikan akan mendukung 1000% sikap tegas Presiden Prabowo ini,” kata Ristadi dalam keterangannya kepada detikcom, Selasa (31/12/2024).
Namun, Ristadi meminta pemerintah tidak hanya menenggelamkan kapalnya saja melainkan menghukum pelaku atau importirnya. Pemerintah juga diminta membuat aturan yang dapat melindungi produk tekstil dalam negeri dari serbuan barang impor.
“Selain itu Pemerintah juga segera membuat aturan yang kuat untuk lebih melindungi produk-produk tekstil dalam negeri dari serbuan barang barang impor. Jadi kebijakan solusinya lebih komprehensif, tidak sporadis teknis seperti cuma tenggelamkan kapal penyelundupnya,” ujarnya.
Pejabat teknis yang berintegritas dan berani juga perlu disiapkan untuk mengeksekusi arahan Prabowo melawan impor ilegal. Pejabat yang dimaksud khususnya di Bea Cukai dan petugas penjaga pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia yang dijadikan pintu masuk importasi ilegal.
Setelah munculnya respons dari Prabowo soal impor tekstil ilegal, Ristadi menyebut rencana demo ratusan ribu buruh anggota KSPN akan ditunda. Namun, aksi bakal tetap digelar jika ucapan Prabowo tidak sesuai dengan pelaksanaannya.
“Jika pada pelaksanaan sikap tegas Presiden tersebut tidak sesuai, maka aksi akan tetap dilaksanakan sebagai wujud dukungan kepada Presiden Prabowo laksanakan komitmennya berantas ilegal import tekstil,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Ristadi menyebut dalam 4 tahun terakhir ini KSPN terus mengangkat isu PHK dan pabrik tekstil bertumbangan agar mendapat perhatian serius dari pemerintah. Harapannya dapat dilakukan tindakan pencegahan agar PHK dan pabrik tekstil tutup tidak terus terjadi.
“Salah satu penyebab terbesar terjadinya PHK dan sampai pabrik tekstil tutup karena tidak ada order dan atau barang barang produksinya tidak terserap di pasaran dalam negeri,” tutur Ristadi.
Hal ini terjadi karena pasar dalam negeri, baik pasar konvensional ataupun pasar online/marketplace dikuasai barang barang impor yang harganya lebih murah. Mayoritas barang tersebut adalah barang ilegal yang kemudian memicu terjadinya PHK bagi ratusan ribu buruh tekstil, garmen dan sepatu.
“Kondisi 2025 selain ada yang menikmati kenaikan upah minimum, tapi ribuan pekerja lainya sudah di-schedule kena PHK karena turunya order,” tutup Ristadi.
Simak juga Video: Ini Alasan Tekstil Jadi Komoditas yang Sering Diselundupkan
[Gambas:Video 20detik]
(ily/ara)
