Jakarta –
Perselisihan antara X, platform yang sebelumnya bernama Twitter, dengan pemerintah Brasil sepertinya akan segera berakhir. Tapi pemerintah Brasil masih punya satu permintaan sebelum mencabut blokir X di negaranya.
Menurut laporan Reuters, Mahkamah Agung Brasil mengatakan X dapat kembali beroperasi di negara tersebut setelah membayar denda sebesar 10 juta real Brasil atau sekitar Rp 27,8 miliar.
Hakim Alexandre de Moraes secara spesifik mendenda X pada tanggal 19 September 2024 karena memulihkan layanannya di Brasil untuk sebagian orang walaupun statusnya masih diblokir. Moraes juga kembali mendenda X setelah mengabaikan pemblokiran untuk kedua kalinya pada 23 September melalui Starlink.
Jumlah tersebut belum termasuk denda sebesar 18,3 juta real Brasil (Rp 50,9 miliar) yang dijatuhkan sebelumnya kepada X. Pemerintah Brasil membekukan rekening milik X dan Starlink, dua perusahaan milik Elon Musk, untuk membayar denda tersebut.
Moraes mengatakan pengadilan bisa menggunakan dana yang sudah dibekukan dari rekening X dan Starlink. Tapi, Starlink harus membatalkan bandingnya terhadap pemblokiran dana tersebut, seperti dikutip dari TechCrunch, Minggu (29/9/2024).
Polemik ini dimulai ketika pemerintah Brasil meminta X untuk take down dan membekukan sejumlah akun yang diduga menyebarkan disinformasi di platform media sosial tersebut. Musk menolak permintaan tersebut karena dianggap sebagai bentuk penyensoran.
Alih-alih mematuhi perintah otoritas Brasil, Musk malah menutup kantor X di Brasil pada akhir Agustus lalu. Sebagai balasannya, Moraes memerintahkan provider internet di Brasil untuk memblokir akses ke X dan mengancam pengguna yang menggunakan VPN untuk mengakses X dengan denda sebesar 50.000 real per hari.
Tapi belum lama ini X dan Musk sepertinya berubah pikiran dan akhirnya setuju untuk menghapus akun yang diminta, membayar denda, dan menunjuk perwakilan hukum di Brasil.
Akun Global Government Affairs milik X juga mengaku telah mematuhi permintaan pemerintah Brasil. Dalam postingannya di X, mereka mengatakan tetap menghormati kedaulatan negara tempatnya beroperasi dan menyediakan akses untuk pengguna di Brasil sangat penting bagi demokrasi.
(vmp/vmp)
