Jakarta –
Megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) akan mengalami penyesuaian waktu penyelesaian, karena mempertimbangkan program prioritas lainnya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Lalu, apakah akan membuat penyelesaiannya molor?
Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menekankan, penyesuaian timeline tersebut tidak akan memberi dampak signifikan bagi keberlangsungan proyek IKN. Ia optimistis, proyek ibu kota baru itu masih akan selesai tepat waktu yakni pada 2045.
“Oh nggak (mengganggu target 2045). Kalau itu nggak. Tetap ya. Bismillahirrahmanirrahim pokoknya (tepat waktu),” kata Diana, ditemui di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Jakarta, Jumat (15/11/2024).
Diana juga memastikan, IKN akan tetap dilanjutkan hingga tuntas. Komitmen ini juga selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto menyangkut penuntasan IKN.
“IKN ya lanjut. Lanjut sesuai dengan yang disampaikan Pak Prabowo juga bahwa kita juga lanjut untuk IKN. Tetapi beliau fokus ada ini lain untuk swasembada pangan, energi, dan sebagainya. Kita tetap lanjut,” ujarnya.
Lebih lanjut untuk proyek-proyek prioritas Kementerian PU sendiri saat ini tengah berfokus pada proyek quick wins, utamanya untuk mengejar target swasembada pangan dan energi. Untuk swasembada pangan sendiri perhatian utamanya tertuju pada sisi irigasi dan pengairan.
“Tadi pagi kan Pak Menteri menyampaikan kalau untuk air diserahkan kembali ke PU. Tapi kalau saprodinya itu kementan. Termasuk juga untuk penggarap sawahnya, petaninya,” terang Diana.
Sebagai informasi, Menteri PU Dody Hanggodo sebelumnya mengungkapkan kemungkinan terjadi perlambatan proses pembangunan IKN. Hal ini seiring dengan fokus pemerintah yang saat ini lebih mengarah ke swasembada pangan.
“Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden (Prabowo) dalam beberapa kesempatan, untuk IKN tetap akan kita teruskan, tapi mungkin kecepatannya tidak seperti dulu,” kata Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (20/10/2024).
Dody mengatakan, muncul kekhawatiran dari Prabowo bahwa perang akan semakin memanas tatkala Indonesia belum swasembada pangan. Apabila kondisi itu terjadi di saat Indonesia masih menggantungkan sejumlah komoditas pangan ke impor, RI akan mengalami kesulitan.
Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti memastikan bahwa IKN akan tetap dilanjutkan. Namun memang ia membenarkan bahwa pemerintahan saat ini lebih berfokus pada swasambada pangan.
Menyangkut persoalan perlambatan proyek IKN ini, pihaknya akan berkoordinasi bersama Otorita IKN. Melalui Otorita IKN, investasi dari sektor swasta masih akan terus digenjot. Dengan demikian, ia berharap perubahan fokus pemerintah ini tidak akan terlalu signifikan mempengaruhi pembangunan.
“Tidak semuanya dengan APBN. Tidak semuanya dengan APBN. Dari otorita IKN dengan investor-investor tentunya juga akan melaksanakan itu. Dan tidak semuanya di Kementerian PUPR. Nanti akan ada arahan sendiri khusus untuk IKN,” kata dia.
“Kita harus membuat supaya investor tetap percaya bahwa IKN ini akan tetap lanjut. Kan kita sudah komitmen untuk nanti pindah ke sana,” sambungnya.
(shc/hns)
