Jakarta –
BPJS Ketenagakerjaan mencatat telah mencairkan Rp 264,61 miliar kepada lebih dari 37 ribu pekerja untuk program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sepanjang Januari-Agustus 2024. Jumlah itu meningkat 13% seiring adanya peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Selama 2024, hingga 31 Agustus BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat JKP sejumlah lebih dari 37 ribu pekerja ter-PHK dengan total nominal mencapai Rp 264,61 miliar. Nominal tersebut meningkat 13% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya,” kata Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun kepada detikcom, Jumat (27/9/2024).
Selain mendapatkan uang tunai, Oni menyebut peserta program JKP saat mengalami PHK mendapatkan manfaat akses informasi pasar kerja dan manfaat pelatihan kerja yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan.
“Dari segi manfaat, peserta yang telah terdaftar pada program JKP dan telah memenuhi persyaratan, saat mengalami PHK dapat memperoleh beberapa manfaat JKP,” ucapnya.
Sedangkan untuk klaim Jaminan Hari Tua (JHT) tercatat sejumlah 2,07 juta klaim dengan total nominal manfaat yang dibayarkan mencapai Rp 31,17 triliun. Dari total tersebut, 57,91% disebabkan karena peserta mengundurkan diri dan 29,93% lainnya disebabkan oleh PHK.
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan mengakui terjadi peningkatan jumlah PHK tahun ini. Sepanjang Januari sampai 26 September 2024, totalnya hampir mencapai 53.000 orang.
“Total PHK per 26 September 2024 52.993 tenaga kerja. (Dibandingkan periode yang sama tahun lalu) meningkat,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker, Indah Anggoro Putri kepada detikcom, Kamis (26/9).
Lebih rinci dijelaskan bahwa PHK didominasi di sektor pengolahan sebanyak 24.013 orang. Kemudian disusul aktivitas jasa lainnya sebanyak 12.853 orang, serta di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebanyak 3.997 orang.
PHK tersebut paling banyak berlokasi di Jawa Tengah yakni 14.767 orang. Disusul Banten 9.114 orang dan DKI Jakarta 7.469 orang.
(kil/kil)
