Rabu, Desember 18


Jakarta

Sebanyak enam RT di wilayah Jakarta Utara terendam banjir rob, pada Minggu 15 Desember 2024. Wilayah yang terendam banjir tiga RT di antaranya berada di Kelurahan Marunda dengan ketinggian mencapai 40 sentimeter, dan tiga RT di Pluit dengan ketinggian air banjir mencapai 90 sentimeter.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth mengatakan, banjir rob di Jakarta ini terjadi biasanya ketika permukaan air laut meningkat. Fenomena ini sering terjadi selama musim hujan atau pada saat pasang tinggi, terutama di daerah-daerah yang berada di sepanjang pantai utara Jakarta, seperti Ancol, Muara Baru, dan Pluit.

“Banjir rob juga bisa terjadi karena faktor alam, seperti gelombang tinggi, angin laut, dan kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim. Fenomena ini juga diperburuk dengan kondisi geografis Jakarta yang cenderung lebih rendah dari permukaan laut, serta penurunan tanah yang terus terjadi akibat ekstraksi air tanah yang berlebihan,” kata Kenneth dalam keterangannya, Senin (16/12/2024).


Menurut pria yang akrab disapa Bang Kent, penanganan banjir rob membutuhkan kombinasi pendekatan untuk melindungi masyarakat serta mengurangi dampaknya. Salah satunya, melakukan pembangunan ataupun perbaikan infrastruktur fisik, seperti pembangunan tanggul laut yang saat ini sedang dikerjakan proyek Giant Sea Wall sebagai bagian dari National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

“Lalu harus lakukan juga perbaikan tanggul-tanggul di sepanjang garis pantai untuk mencegah rembesan atau kebocoran air laut. Tapi pada kenyataannya saat ini banyak tanggul-tanggul di sepanjang garis pantai itu jebol hingga air membanjiri pemukiman warga hingga jalan raya sekitarnya, padahal tanggul itu idealnya dibuat untuk melindungi wilayah pesisir Jakarta dari pasang laut. Intinya Tanggul ini harus bisa ditingkatkan lagi fungsinya dan yang rusak harus segera diperbaiki. Kemudian bisa membangun waduk tambahan di wilayah pesisir untuk menampung limpahan air laut saat pasang tinggi. Pemprov harus memastikan saluran drainase kota tetap bersih dan berfungsi dengan baik untuk mengalirkan air, baik dari pasang laut maupun hujan,” beber Kent.

Selain itu untuk penanganan jangka pendek, kata Kent, kapasitas rumah pompa air perlu di tingkatkan dan dipersiapkan untuk mengalirkan air yang menggenang kembali ke laut atau saluran drainase yang memadai secara maksimal. Serta juga melakukan mitigasi bencana pada saat terjadinya rob dan peningkatan edukasi kepada masyarakat.

“Evakuasi masyarakat yang tinggal di daerah terdampak ke tempat yang lebih aman, dan berikan informasi tentang jadwal pasang surut air laut serta langkah mitigasi mandiri, seperti peringatan dini dan langkah-langkah evakuasi,” bebernya.

Kata Kent, Pemerintah Provinsi Jakarta juga harus bisa menghentikan pengambilan air tanah berlebihan yang menyebabkan penurunan tanah di Jakarta. Caranya dengan menyediakan air bersih melalui jaringan perpipaan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada air tanah.

“Restorasi Mangrove juga dapat menjadi salah satu solusi sebagai penghalang alami yang melindungi garis pantai dari gelombang tinggi dan abrasi. Saat ini Pemprov juga harus punya keberanian dalam mencegah pembangunan di wilayah rawan banjir rob,” tutur Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDI Perjuangan Jakarta itu.

Lalu penanganan banjir rob jangka menengah, sambung Kent, bisa dengan membangun polder baru untuk mengatur aliran air dan memompa air keluar dari wilayah yang tergenang, serta penataan drainase kota untuk mempercepat aliran air keluar.

“Bisa juga rekayasa tata ruang dengan melarang pembangunan di zona rentan banjir rob dan rancang ulang pemukiman untuk meminimalkan risiko, bisa menggunakan teknologi seperti sistem peringatan dini banjir rob yang berbasis IoT(Internet Of Things) atau aplikasi cuaca yang mendeteksi perubahan kondisi laut,” tuturnya.

Pemerintah, menurut Kent, harus menyediakan dana dan skema kebijakan untuk pembangunan infrastruktur dalam penanganan banjir rob di pesisir utara Jakarta. Serta memperkuat koordinasi antarinstansi dalam penanganan banjir rob, dan mengintegrasikan masalah banjir rob ke dalam rencana pembangunan daerah.

Menurutnya, penyelesaian banjir rob memerlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Karena sudah bertahun-tahun lamanya warga pesisir pantai selalu terkena imbas kebanjiran apabila air laut pasang maupun cuaca ekstrem terjadi.

Pasalnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mengalokasikan dana sebesar Rp2 triliun pada APBD 2024 untuk mengatasi masalah banjir di Jakarta yang harus benar-benar di gunakan dengan tepat sasaran. Sebagian dari anggaran tersebut akan digunakan untuk revitalisasi waduk, saluran, dan pembangunan rumah pompa di berbagai wilayah, termasuk operasional alat berat untuk pengerukan lumpur.

“Dalam menangani masalah banjir rob memerlukan kerja sama antara pemerintah hingga sektor swasta, selain itu juga harus di lakukan pendekatan lintas wilayah, karena banjir rob tidak hanya berdampak pada Jakarta saja, tetapi juga wilayah pesisir lainnya. Pemprov harus bisa meminimalisir banjir rob yang mengancam keselamatan warga,” tutur Kent.

Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI ini menambahkan, banjir rob di pesisir Jakarta ini menjadi pekerjaan rumah untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung – Rano Karno. Karena, akibat dari banjir rob ini menyebabkan kerusakan pada infrastruktur, mengganggu aktivitas ekonomi, dan mengancam kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir.

“Banjir rob adalah masalah yang kompleks dan serius, Pemprov Jakarta memiliki tanggung jawab besar dalam penanganan dan pengelolaannya. Dengan adanya tanggung jawab ini, Pemprov Jakarta harus menunjukkan komitmen jangka panjang untuk melindungi warganya dari dampak banjir rob, baik melalui kebijakan, infrastruktur, maupun koordinasi lintas sektoral,” pungkasnya.

Perlu diketahui, Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta mencatat, sebanyak 12.000 jiwa terdampak akibat banjir rob di beberapa wilayah di Jakarta Utara hingga Minggu 15 Desember 2024 siang. Belasan ribu warga yang terdampak banjir rob itu tersebar di empat wilayah, yakni Pademangan 2.400 jiwa, Penjaringan 4.800 jiwa, Cilincing 2.400 jiwa, dan Tanjung Priok 2.400 jiwa.

Sementara, tujuh titik di wilayah Jakarta Utara dilaporkan masih tergenang hingga pada Minggu (15/12) siang, dengan ketinggian air bervariasi. Rinciannya, Jalan Muara Angke, Pluit, Penjaringan tinggi air 40-50 sentimeter; Jalan R.E. Martadinata, Tanjung Priok 30 sentimeter; dan Marunda Pulo, Marunda, Cilincing 20 sentimeter.

Kemudian Jalan Sulawesi, Koja, Tanjung Priok 10-20 sentimeter; dan depan Pelabuhan Sunda Kelapa, Ancol, Pademangan ketinggian air 40 sentimeter. Kelima titik ini masih tergenang air. Sementara di dua titik lainnya sudah surut, yakni Jalan Ketel Uap, Ancol, Pademangan dengan ketinggian air 20 sentimeter dan Jalan Rawa Badak, Lagoa, Koja setinggi 20 sentimeter.

(mpr/ega)

Membagikan
Exit mobile version