Jakarta –
Bali berencana untuk menetapkan pajak harian kepada turis asing sebagai langkah meniru kebijakan yang dilakukan Bhutan. Tujuan penerapan pajak harian itu adalah untuk menarik kedatangan wisman berkualitas.
Kepala Aliansi Sektor Pariwisata Marjinal Bali, Puspa Negara, menekankan bahwa wisman harus dipilih dengan cara yang mirip dengan sistem yang dijalankan negara Bhutan. Ia mengatakan sudah saatnya Bali beralih ke pariwisata berkualitas dengan meningkatkan penawaran destinasi dan sumber daya manusianya, sebuah inisiatif yang dapat didukung oleh kebijakan pemerintah setempat.
Gubernur Bali Wayan Koster mendukung rencana kebijakan ini pada 2023 sebagai sarana untuk mengatur masuknya pengunjung tahunan di Bali. Cara ini salah satu usaha untuk menyikapi lonjakan wisatawan atau overtourism yang menjadi permasalahan pulau Dewata.
Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Sandiaga Uno, juga pernah membahas hal serupa untuk memperkenalkan model seperti itu di Bali. Dalam beberapa minggu terakhir, Senator Bali Ni Luh Djelantik juga mendesak para pemimpin Indonesia untuk mengadopsi model pariwisata Bhutan yang sangat terkendali dan berkelanjutan.
Bagaimana pajak turis di Bhutan?
Sejak September 2022, pengunjung Bhutan diharuskan membayar pajak harian sebesar 100 dolar AS per orang atau setara dengan Rp1,6 juta, yang dikenal sebagai Biaya Pembangunan Berkelanjutan.
Tahun 2024, PM Bhutan, Tshering Togbay mengatakan Bhutan berencana menaikkan pajak turisnya dari USD 100 menjadi USD 200 (sekitar 3,2 juta) per harinya. Pajak baru ini akan diterapkan mulai 2027.
Bali sudah pungut pajak turis
Lewat Peraturan Daerah (Perda) Bali, Nomor 6, Tahun 2023, aturan pungutan pajak turis asing yang masuk Bali pertama kali diberlakukan mulai 14 Februari 2024. Tiap satu orang turis asing yang berkunjung ke Pulau Dewata dikenai biaya Rp 150 ribu.
(sym/fem)
