
Jakarta –
Mobil boleh lewat bahu jalan Tol Dalam Kota pada waktu tertentu. Tapi harus diingat, kalau ada kendaraan prioritas, tetap harus memberi jalan.
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memperbolehkan pengendara melewati bahu jalan Tol Dalam Kota pada pukul 18.00-20.00 WIB. Berdasarkan hasil analisis kepolisian, titik kepadatan ada pada Km (kilometer) 7+500 hingga Km 1 Tol Dalam Kota.
Kemacetan diharapkan bisa terurai dengan adanya diskresi kepolisian ini. Meski begitu, pengendara tetap harus memberikan jalan kepada kendaraan prioritas ketika tengah melintas di bahu jalan.
“Sampaikan kepada masyarakat bahwa memang bahu jalan peruntukannya dulu kekhususan darurat. Sehingga apabila ada kendaraan-kendaraan yang memang harus diprioritaskan, ini kita pada masyarakat untuk sadar dan untuk bisa bekerja sama,” kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman dikutip detikNews.
Untuk diketahui, kendaraan prioritas diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dijelaskan dalam pasal 134 ada tujuh kendaraan yang mendapat hak utama di jalan. Hak utama berarti kendaraan tersebut harus didahulukan saat melintas, apa saja daftarnya?
7 Kendaraan Prioritas
Pertama, ada kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Urutan kedua ada ambulans yang mengangkut orang sakit. Urutan ketiga ada kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas.
Selanjutnya di urutan keempat ada kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia, diikuti kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, iring-iringan pengantar jenazah, dan konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian. Adapun yang dimaksud kendaraan dengan kepentingan tertentu adalah kepentingan yang memerlukan penanganan segera antara lain, kendaraan untuk penanganan ancaman bom, kendaraan pengangkut pasukan, kendaraan untuk penanganan huru-hara, dan kendaraan untuk penanganan bencana alam.
Lebih lanjut pada pasal 135 ayat 1 disebutkan, kendaraan yang mendapat hak utama tersebut harus dikawal oleh petugas kepolisian. Petugas yang melakukan pengawalan itu menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene.
(dry/rgr)