Jakarta –
Beredar kabar pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) diundur kembali karena pemangkasan anggaran. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini pun membantah kabar tersebut.
Rini mengatakan saat ini pihaknya masih mengkonsolidasikan data-data ASN di kementerian/lembaga (K/L). Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran belanja tak prioritas hingga Rp 306,69 triliun.
“Tidak ada (kaitannya dengan pemangkasan anggaran). Sebagaimana pernah kami sampaikan bahwa kementerian dan lembaga tentunya perlu mengkosolidasikan kembali data ASN yang akan dipindahkan terutama utk kementerian yang baru,” kata Rini kepada detikcom, Jumat (31/1/2025).
Rencana pemindahan ASN ke IKN sendiri telah mundur beberapa kali. Mulanya pemindahan ASN ke IKN direncanakan sebelum 17 Agustus 2024, lalu diundur ke September, diundur lagi ke Oktober, hingga akhirnya ke Januari 2025.
Mundurnya rencana pemindahan ASN ke IKN seiring dengan sejumlah infrastruktur yang belum rampung, ditambah dengan dampak pergantian pemerintahan. Kabar terakhir, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono menyampaikan pemindahan ASN ke IKN akan dilakukan usai Lebaran atau pada bulan April 2025.
Saat ditanya kembali mengenai kepastian pemindahan IKN usai Lebaran, Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik (DAKIP) Kementerian PANRB Mohammad Averrouce mengatakan akan melakukan pembahasan bersama dengan OIKN terlebih dahulu.
“Kita akan lakukan pembahasan bersama OIKN dan K/L terkait dulu, ya,” kata Averrouce kepada detikcom.
Averrouce menjelaskan dengan adanya penataan organisasi dan tata kerja di Kabinet Merah Putih, tentu ada penyesuaian-penyesuaian dalam rencana pemindahan ASN ke IKN. Menurut dia, penataan organisasi ini berpengaruh pada tugas dan fungsi organisasi, pengisian pejabat, ASN yang sebelumnya ditunjuk ternyata pindah organisasi dan lain-lain.
“Saat ini masing-masing K/L dalam proses konsolidasi internal,” terang Averrouce.
(acd/acd)
