Jakarta –
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun pertama Prabowo Subianto menjabat tembus Rp 3.600 triliun. Namun, sebesar Rp 1.000 triliun hanya untuk membayar utang.
Hal ini diungkapkan oleh Dewan Penasihat Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Burhanuddin Abdullah. Kemudian sebagian besarnya lagi Rp 1.300 triliun sampai Rp 1.400 triliun untuk transfer ke daerah.
“Soal APBN kita cuma punya RP 3.600 triliun, Rp 1.000 triliun untuk bayar utang, Rp 1.300-1.400 kirim ke daerah sebagai DAU DAK kita tinggal punya Rp 1.100 triliun sampai Rp 1.200 triliun, Rp 1.200 triliun itu nggak besar, presiden tidak bisa berbuat banyak dengan angka sebesar itu,” kata dia dalam UOB Economic Outlook 2025, Rabu (25/9/2024).
Peran pemerintah dengan anggaran sebesar itu hanya untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti pelabuhan hingga bandara. Sementara pembangunan lainnya peran swasta lah yang dibutuhkan.
Untuk itu, pemerintah memang perlu mengeluarkan kebijakan agar bisa menarik investasi lebih banyak.
“Karena itulah swasta melakukan itu, pemerintah hanya mencoba untuk membangun kebijakan yang kondusif untuk investasi, kita harus menarik investasi asing, betul. Karena gross domestic saving kita itu mungkin bolongnya sekitar 10% dibanding PDB,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dolfie Othniel Frederic Palit mengatakan utang jatuh tempo Indonesia pada 2025 mencapai Rp 800,33 triliun. Rinciannya Rp 705,5 triliun berupa Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp 94,83 triliun berupa pinjaman.
“Profil (utang) jatuh tempo kalau kita hitung 2025 jatuh tempo itu Rp 800 triliun,” beber Dolfie.
(ada/rrd)
