Jakarta –
Ketua MPR Ahmad Muzani mengungkapkan agenda kenegaraan penting yang dilakukan MPR setelah pelantikan Pimpinan MPR adalah melakukan tugas konstitusional MPR, yakni melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilu 2024 pada Minggu, 20 Oktober 2024. Untuk itu Muzani mengharapkan kerja sama yang baik di antara seluruh anggota MPR, para pimpinan partai politik, seluruh fraksi dan Kelompok DPD, untuk mensukseskan pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilu 2024.
“Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tersebut adalah bukti kita telah melangkah maju melaksanakan demokrasi yang baik. Kita bangga bahwa demokrasi yang kita laksanakan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila, yakni demokrasi yang ber-ruh kebangsaan, yang memuliakan, merawat keberagaman dan membangun persatuan dalam keberagaman dan perbedaan, serta mewujudkan impian kebersamaan dalam rumah besar Indonesia, rumah besar Pancasila,” katanya, dalam keterangan tertulis, Kamis (3/10/2024).
Hal tersebut ia sampaikan saat pidato pertama sebagai Ketua MPR dalam Sidang Paripurna Pelantikan Pimpinan MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/10). Menurut Ahmad Muzani, Rumah Besar Indonesia dan Rumah Besar Pancasila harus tetap dijaga pada masa-masa yang akan datang.
“Dan, MPR memiliki tugas itu. Kita harus menghidupkan kembali api kepeloporan para pendiri bangsa, demi memuliakan martabat bangsa, dengan kesungguhan dan komitmen, keluasan wawasan, dan keteguhan integritas untuk mewujudkan visi dan misi negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945,” papar Muzani.
Dalam kaitan itu, lanjut Ahmad Muzani, MPR adalah hulu kenegaraan kita. Bila hulunya cemar, seluruh aliran yang merembes ke hilir akan tercemar juga.
“Dengan niat suci dan kesungguhan dan tanggung jawab yang penuh, kita harus bahu membahu dalam kebajikan untuk sama-sama menjaga agar sumur politik MPR, tetap jernih,” ujarnya.
Muzani menambahkan, agenda penting MPR lainnya adalah menindaklanjuti rekomendasi MPR masa bakti 2019-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan MPR Nomor III/MPR/2024.
“Ini merupakan rekomendasi yang diberikan kepada kita,” tuturnya.
Dalam pidatonya, Muzani juga menyinggung soal eskalasi politik di Timur Tengah dan Palestina. Atas nama MPR, Muzani meminta agar pemerintah Indonesia menggunakan pengaruhnya untuk mencegah agar eskalasi tersebut tidak meluas kemana-mana.
“Meskipun kita mencegah meluasnya perang di satu sisi, tetapi di sisi lain kita harus tetap memperjuangkan kemerdekaan Palestina sebagai sebuah komitmen bangsa Indonesia. Kemerdekaan Palestina adalah sebuah amanah kesejarahan yang tetap kita pikul sejak 1955 ketika Konferensi Asia Afrika di Bandung,” katanya.
Pada bagian lain, Muzani mengajak seluruh anggota majelis, dan segenap elemen bangsa, untuk menjalankan amanah bersama-sama rakyat dengan merenungkan nilai-nilai yang sesungguhnya penting bagi kita.
“Saya ingin mengajak semua untuk meneguhkan prinsip moral yakni agar kita selalu menjaga hidup sederhana, tidak berlebihan dan berpegang teguh pada konstitusi yang berlaku,” katanya.
“Hidup sederhana bukanlah berarti mengabaikan kemajuan atau menghindari pencapaian, justru hidup sederhana mengajarkan kita untuk menghargai apa yang telah kita miliki, memperkuat hubungan sesama, dan menjaga lingkungan di sekitar kita. Dengan hidup sederhana kita lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting seperti keluarga, persahabatan, berkontribusi pada nilai positif yang hidup di masyarakat,” imbuhnya.
Selain itu, Muzani juga mengajak seluruh anggota MPR untuk berkhidmat menjalankan wewenang dan tugas tersebut sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
“Pelaksanaan tugas Pimpinan MPR yang akan datang tidaklah ringan, kami memerlukan kerjasama di antara pimpinan majelis, pimpinan fraksi dan para anggota MPR. Karena itu kami terus akan bekerja sama bersama-sama dengan para wakil ketua, pimpinan fraksi dan para anggota, karena tugas konstitusional yang dibebankan kepada kami tidaklah ringan,” katanya.
Lebih lanjut, Muzani mengingatkan untuk mengoreksi dan mengkritik apabila ada ucapan, tindakan dan keputusan yang salah.
“Jika kami sebagai ketua, ada ucapan, tindakan, dan keputusan yang baik, ikutlah keputusan dan tindakan kami, tetapi jika ucapan, tindakan, dan keputusan yang salah, koreksi dan kritik lah kami sebagai ketua,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Sidang Paripurna MPR ini dihadiri Ketua DPR Puan Maharani dan para Wakil Ketua DPR, Ketua DPD Sultan Najamudin dan para Wakil Ketua DPD, para Wakil Ketua MPR yakni Bambang Wuryanto (F-PDIP), Kahar Muzakir (F-Partai Golkar), Rusdi Kirana (F-PKB),Lestari Moerdijat (F-Nasdem), Hidayat Nur Wahid (F-PKS), Eddy Soeparno (F-PAN), Edhie Baskoro Yudhoyono (F-Demokrat) dan Abcandra Muhammad Akbar Supratman (Kelompok DPD), serta 545 anggota MPR.
Simak Video ‘MPR Dorong Pemerintah Cegah Eskalasi Konflik di Timur Tengah’:
[Gambas:Video 20detik]
(akn/ega)
