Jakarta –
Pemerintah digadang tengah menggodok kebijakan insentif mobil hybrid. Akan tetapi sepertinya kebijakan tersebut tidak berjalan mulus begitu saja. Terbukti dari kebijakan ini tidak kunjung hadir hingga pertengahan tahun 2024 sekarang.
Bahkan kabar beredar, kebijakan insentif mobil hybrid kerap mendapat penolakan. Suzuki Indonesia pun memberikan pendapatnya. Seperti yang disampaikan Deputy to 4W Sales & Marketing Managing Director PT SIS, Donny Ismi Saputra, saat kunjungan pabrik Suzuki di Cikarang Jawa Barat.
Menurut Donny jika ada yang yang menolak kebijakan mobil hybrid, hal itu dikarenakan hanya karena beda pemikiran saja.
“Mungkin hanya memiliki pandangan berbeda. Kalau kami melihat pemerintah sudah membuat program LCEV, di dalamnya ada battery Electric Vehicle dan hybrid, apabila memberikan insentif, panduan teknisnya sudah ada di sana. Kalau mau memberikan insentif kenapa tidak memberikan insentif yang di sana aja, dimana ini sudah diikuti oleh teman-teman industri lain (bukan hanya Suzuki saja),” jawab Donny dengan tenang.
Sebagai catatan Menko Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto memastikan pemerintah tengah menggodok aturan terkait insentif mobil hybrid. Dia menjelaskan, insentif tersebut berupa pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP).
Airlangga saat itu mengatakan besaran PPN DTP untuk mobil hybrid rencananya akan sama dengan besaran insentif yang diberikan untuk mobil listrik. Sayangnya, Airlangga belum memberikan kepastian mengenai kapan aturan tersebut diterbitkan.
“Hitung-hitungan ada tapi kita musti rapatin dulu,” kata Airlangga Hartarto di Jakarta, belum lama ini.
Namun kabar adanya beberapa pihak yang memberikan penolakan akan insentif mobil hybrid mencuat, setelah Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia (RI) sekaligus Ketua UmumPeriklindo,Moeldoko buka suara soal rencana pemerintah memberikan insentif tambahan untuk mobil hybrid. MenurutMoeldoko, insentif tersebut tak terlalu penting. Sebab, kendaraan tersebut sejatinya masih membutuhkan bahan bakar minyak (BBM) yang kurang ramah lingkungan.
|
Emblem Hybrid di mobil Suzuki. Foto: Ist.
|
“Sebenarnya menurut saya (insentif hybrid) tidak penting-penting amat, karena toh masih pakai bensin dan ditambah lagi itu akan menjadi beban untuk pengendara, karena kan ada bensin dan listrik,” ujar Moeldoko saat ditemui di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat (20/2/2024) lalu.
Moeldoko menegaskan, saat ini hanya mobil listrik yang secara urgensi membutuhkan insentif dari pemerintah. Karena, kata dia, kendaraan tersebut sepenuhnya ramah lingkungan dan bisa mengurangi penggunaan BBM di Indonesia.
“Tapi dari sisi insentif yang close to EV yang kurang (penting). Lebih baik di EV aja, karena EV ada dua dampak: pertama lingkungan, kedua masalah besaran impor BBM kita yang besar,” ungkapnya.
Kalau menurut detikers bagaimana? Silakan tulis di kolom komentar ya.
(lth/rgr)
