Jakarta –
Survei APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) dan BAKTI (Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi) Kominfo mencatat sebesar 82,6% penduduk di daerah tertinggal telah terhubung dengan internet. Sisanya, sebanyak 17,4% masyarakat belum memiliki akses internet.
Survei tersebut dilakukan dengan 1.950 sampel yang diambil dari 17 provinsi dan 64 kabupaten. Adapun periode survei ini diselenggarakan pada Juli hingga September 2024.
“Survei ini bukan hanya tentang angka, tapi cerminan dan realitas tantangan pemerataan internet seluruh Indonesia terutama di daerah 3T,” kata Sekretaris APJII Pusat Zulfadly Syam di Gedung Cyber 1, Kuningan Barat, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024).
Diperkirakan, 82,6% dari penduduk daerah tertinggal mencapai angka 8.114.273 pengguna dari total 9.823.575 jiwa. Angka ini mencakup Kabupaten Nunukan dan Kepulauan Talaud.
Adapun laki-laki menyumbang 59,40% kontribusi dari penetrasi internet di daerah tertinggal, dan perempuan sebesar 40,60%. Milenial memberikan kontribusi sebanyak 41,22%, disusul Gen Z dengan 36,37%, Gen X 15,89%, Baby Boomers 4,66%, Post Gen Z 1,74%, dan Pre Boomers sebanyak 0,12%.
Mengenai alasan penggunaan internet, paling besar didasari kebutuhan untuk mengakses media sosial (47,60%), mengakses informasi/berita (13,60%), mengakses konten hiburan (12,50%), mengakses layanan publik (8,70%), untuk bekerja atau sekolah online (7,50%), dan melakukan transaksi online (5,30%).
Meski persentasenya lebih sedikit, alasan lainnya meliputi untuk menggunakan email (2,30%), mengakses layanan keuangan (1,50%), hingga mengakses transportasi online (0,90%).
Dari hasil survei, 14,8% masyarakat menyebut biaya kuota internet yang terlalu mahal menjadi alasan utama mereka belum terhubung internet. Ada juga alasan tidak tahu bagaimana menggunakan perangkat yang dapat terkoneksi dengan internet dengan persentase 21,10%, tidak punya perangkat yang terhubung ke internet dengan persentase 30,20%, dan di wilayahnya tidak ada sambungan internet dengan persentase 26,40%.
Di lain pihak, 49,23% ISP yang terlibat dalam survei berharap adanya insentif pajak bagi mereka yang berkomitmen membangun layanan di daerah rural 3T.
Lebih lanjut, Fadhilah Mathar Direktur Utama BAKTO Kominfo menyampaikan pentingnya digitalisasi bagi perekonomian Indonesia. Apalagi, kontribusi ekonomi digital terhadap PDB terus meningkat, terutama setelah pandemi.
“Namun, kita masih melihat bahwa kontribusi ini masih di bawah 10%, dibandingkan negara besar lainnya seperti Amerika Serikat dan China. Oleh karena itu, estafet digitalisasi perlu mendapatkan perhatian serius. Masih ada 17,4% masyarakat di daerah tertinggal yang belum memiliki akses internet, dan kita memiliki landasan strategis untuk menyelesaikan masalah ini dalam lima tahun ke depan,” jelas Fadhilah.
Dalam kesempatan yang sama, Aju Widya Sari Direktur Telekomunikasi Ditjen PPI Kominfo menekankan pentingnya infrastruktur telekomunikasi guna mewujudkan transformasi digital. Dia menyinggung arahan Presiden Joko Widodo yang menyebut transformasi digital sebagai langkah strategis untuk memperkuat fundamental ekonomi Indonesia.
“Namun, wilayah tengah dan timur Indonesia masih menjadi wilayah yang perlu mendapatkan perhatian lebih, dengan banyak daerah yang belum tersentuh infrastruktur yang memadai. Saat ini, 1.020 desa telah diidentifikasi membutuhkan sinyal internet, di mana sekitar 464 desa telah disolusikan, sementara 556 desa masih dalam proses,” tutupnya.
(ask/fay)
