Mataram –
3 Gili cantik di Nusa Tenggara Barat tengah dilanda krisis air bersih. Pemerintah pusat pun diminta turun tangan dengan membangun pipa air bawah laut.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB meminta bantuan pemerintah pusat untuk memasang pipa bawah laut. Ini untuk mengatasi krisis air bersih di tiga gili atau pulau, yakni Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air yang berada di Lombok Utara.
“Di Gili Air sudah ada PDAM, jadi Gili Trawangan dan Gili Meno perlu perhatian. Semoga ini bisa terealisasi dari anggaran APBN KiTa melalui Kementerian PUPR,” ujar Kepala Dinas Pariwisata NTB, Jamaluddin, Selasa (2/7/2024).
Selain itu, Jamaluddin melanjutkan, Pemprov NTB sudah berkoordinasi dengan Bappenas, supaya tahun depan bisa diprogramkan untuk pembuatan pengolahan air bersih di Gili Meno.
Menurutnya, saat ini air bersih di Gili Trawangan mulai lancar dan kembali diramaikan wisatawan asing yang berlibur.
“Untuk Gili Trawangan sudah mulai lancar, tapi Gili Meno masih belum ada solusi,” ujar Jamaluddin.
Menurut dia, para pengusaha hotel di Gili Meno masih membeli air di daratan. Karena, tidak ada air bersih yang mengalir di kawasan Gili Meno hingga sekarang.
“Mereka masih membeli air ke daratan,” jelasnya.
Untuk mengatasi persoalan air bersih sementara waktu, Jamaluddin berharap ada dropping air dari daratan menuju Gili Meno, yakni melalui kapal tongkang.
“Mungkin bisa dropping air dari daratan ke gili, untuk sementara waktu. Sambil menunggu apa yang akan dilakukan pemerintah KLU (Kabupaten Lombok Utara),” tutupnya.
Jamaluddin mengungkapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Utara berencana membeli aset pengolahan air bersih. Yakni, milik PT BAL.
“Dari informasi yang kami dapat, ada rencana mau dibeli (Pemkab Lombok Utara),” ungkapnya.
Rencana pembelian aset pengolahan air milik PT BAL, diharapkan dapat mengatasi permasalahan krisis air bersih di kawasan tiga gili. Mengingat, dampak dari kelangkaan air bersih tersebut cukup signifikan bagi masyarakat hingga ratusan pengusaha.
Dalam sehari saja, ratusan pengusaha, khususnya hotel mengalami kerugian sekitar Rp 8 miliar per hari.
“Rencana pembelian aset tersebut tentunya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mudah-mudahan ada realisasi dari kedua belah pihak (PT BAL dan Pemkab Lombok Utara),” terang Jamaluddin.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Hassanudin mengatakan pariwisata merupakan bisnis nomor satu di dunia untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Sehingga, harus ada solusi terkait permasalahan yang ada di kawasan tiga gili.
“Ini berkaitan dengan masyarakat, kami minta respons soal air,” ujarnya.
——-
Artikel ini telah naik di detikBali.
(wsw/wsw)
