Jakarta –
Massa pengemudi (driver) ojek online (ojol) yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia (Garda Indonesia) akan melakukan aksi demonstrasi siang ini. Setidaknya, ada 1.000 massa aksi yang akan turun ke jalan dan membawa tiga tuntutan.
Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menyebut aksi ini harus ditempuh lantaran pemerintah tidak mendengar tuntutan dari driver ojol. Menurut dia, pemerintah sebagai lembaga yang membuat regulasi mengenai tarif ojek online dan potongan biaya aplikasi ojek online dibuat tidak berdaya oleh dua perusahaan platform asing yang berbisnis dan investasi di Indonesia.
Salah satu bentuk pelanggaran regulasi yang dimaksud oleh Asosiasi ada pada potongan biaya aplikasi, dalam Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor 1001 tahun 2022. Dalam aturan tersebut, potongan biaya aplikasi maksimal 20%, tapi fakta yang terjadi dilapangan driver ojol dipotong biaya aplikasi hingga hampir mencapai 50%.
“Asosiasi Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia sangat menyayangkan pihak pemerintah tidak berani dan tidak memiliki kekuatan untuk memberikan sanksi tegas kepada dua platform asing yang sudah mengeksploitasi mitra-mitra kerjanya, baik itu pengemudi onlinenya maupun merchant-merchant onlinenya,” kata Igun dalam keterangannya, Kamis (27/2/2025).
Igun menambahkan skema-skema promo ataupun argo murah yang melanggar regulasi tarif seperti adanya pilihan skema Aceng (Argo Goceng) dan slot yang memangkas tarif yang diterima oleh para pengemudi. Saat dikonfirmasi lebih lanjut, Igun menerangkan aksi akan dilakukan pada pukul 13.00 WIB di Kawasan Patung Kuda dan sebanyak 1.000 massa akan turun ke jalan siang ini.
“Sekitar 1000 massa, jam 13.00 siang nanti,” imbuh Igun kepada detikcom.
Selain itu, pihaknya menduga pihak regulator terhadap platform yang melanggar regulasi karena adanya dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat kepada perusahaan platform ataupun adanya aliran setoran gratifikasi. Alhasil, pihak perusahaan platform dapat kami bilang tidak tersentuh oleh sanksi dan dibiarkan begitu saja mengeksploitasi para pengemudi ojolnya maupun pengemudi online dan merchant-merchant mitra kerjanya.
Pihaknya mendorong agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), PPATK dan pihak berwenang lainnya yang memiliki kewenangan penegakan hukum untuk mengungkapnya. Pihaknya akan menyerahkan kepada pihak KPK, PPATK dan lembaga hukum yang berwenang untuk menindak lanjuti temuan alat bukti dan pendukungnya apabila telah menemukan alat bukti.
“Asosiasi menuntut kepada Presiden RI Prabowo Subianto agar turun tangan memberikan sanksi tegas kepada platform atau perusahaan aplikator yang melanggar regulasi ini, karena jajaran Kementeriannya tidak ada yang mampu memberikan sanksi tegas dan tidak berdaya menertibkan regulasi terhadap perusahaan aplikator yang melanggar regulasi,” tambah Igun.
Dalam aksi demonstrasi ‘AKSI OJOL 272’, akan membawa 3 (tiga) tuntutan utama yaitu :
1. Pemerintah berikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikator yang melanggar regulasi.
2. Revisi potongan biaya aplikasi dari 20% menjadi maksimal 10%.
3. Hapuskan skema-skema program promo yang merugikan pengemudi ojol seperti Aceng, Slot dan sejenisnya.
Simak juga Video ‘Rencana Aturan Kemnaker untuk Ojol: THR & Jadi Pekerja Bukan Mitra’:
(rrd/rrd)
